Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman
Meskipun pelayanan ibadah haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini secara umum dianggap sudah baik, akan tetapi Tim pengawas (Timwas) haji DPR RI menilai perlu ada perbaikan pelayanan bagi jamaah di masa yang akan datang.
Jakarta, Banuaterkini.com – Penilaian tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI, Syaifullah Tamliha, saat melakukan pemantauan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 di tanah suci Mekkah.
“Kami melakukan peninjauan ke pemondokan jamaah di Kota Makkah. Dari peninjauan tersebut, menghasilkan beberapa catatan untuk membuat pelaksanaan ibadah haji semakin baik ke depannya,” kata Syaifullah Tamliha, dalam keterangannya kepada Banuaterkini.com, Senin (26/06/2023).
Menurut Tamliha, pada dasarnya layanan pemerintah terhadap jamaah haji sudah cukup memadai dalam memberikan kenyamanan.
“Pada dasarnya pelayanan yang diberikan pemerintah sudah cukup baik, baik hotel, kesempatan beribadah, fasilitas kesehatan, (semua) bisa menjangkau jamaah,” ujar legislator asal Kalsel ini.
Saat meninjau kamar hotel yang ditempati jamaah, ujar Tamliha, meskipun diisi 5 sampai 6 tempat tidur, tetapi semuanya sesuai proporsional dengan ukuran kamar.
“Kami melihat dan meninjau kamar-kamar di dalam hotel-hotel itu. Kalau pun di dalamnya itu ada sampai 5 sampai 6 bed yang dihuni oleh para jamaah, tapi itu sesuai dengan ukuran kamar,” imbuh Tamliha.
Ia menyebutkan, bahwa untuk ukuran kamar yang kecil, hanya diisi 4 tempat tidur dan sedangkan kamar yang besar diisi 6 tempat tidur.
Tamliha mengaku pun tidak mempersoalkan perihal itu, karena menurut dia, hal itu menyesuaikan dengan ukuran ruangan.
Meskipun demikian, ia memberi beberapa catatan pada pelaksanaan ibadah haji pada musim haji tahun ini.
“Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jamaah mendapatkan kesempatan melaksanakan shalat ‘arbain’ di Masjid Nabawi, Madinah. Berdasarkan emuan Timwas Haji DPR ada beberapa kelompok jamaah yang tidak bisa melaksanaan shalat ‘arbain’, padahal di sana (Madinah) itu hanya perlu waktu yang terpakai 8 hari,” ungkapnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai, agar jamaah bisa beribadah dengan tenang dan puas, mereka harus bisa melaksanakan shalat ‘arbain.
“Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu salat berjamaah, sehingga tidak dapat shalat arbain. Ada yang memang cukup karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah,” kata Tamliha.
Tamliha juga mengingatkan persoalan makanan. Ia menilai terdapat kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah harus disiapkan makan.
“Kita tetap menyediakan makanan, tapi keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan,” ucapnya.
Tamliha juga mengatakan bahwa pemerintah harus menyiasati supaya para jamaah menghindari asupan yang kurang bagus untuk pencernaan.
“Masa-masa yang akan datang kemungkinan untuk itu boleh kita sepakatkan nanti bersama pemerintah untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa mie instan atau apa namanya,” harap dia.
“Kalau makan sejenis mie instan, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan mie instan saja, kita khawatir ya kesehatan jamaah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jamaah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu,” pungkas Tamliha. (*)
