Laporan Indra SN l Editor: DR MDQ

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) langsung bereaksi terhadap beredarnya video yang memperlihatkan hasil pekerjaan akses trotoar untuk pengguna jalan dalam proyek revitalisasi kawasan sekumpul yang bersamalah. 

Jakarta, Banuaterkini.com - Temuan kerusakan pada akses trotoar untuk fasilitas pejalan kaki dan lainnya dalam proyek revitalisasi kawasan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, memantik reaksi anggota DPR RI asal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I.

Syaifullah Tamliha sebagai Anggota DPR RI dari dapil Kalsel I langsung bereaksi. Ia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI akan memastikan Komisi V yang membidangi infrastruktur ini akan segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek revitalisasi Sekumpul tersebut.

Menurut Tamliha, Komisi V akan melakukan kunjungan kerja spesifik melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada di Kalimantan Selatan. Kunjungan ini dalam rangka memantau jalannya proyek pembangunan penuntasan jalan akses Bandara Internasional Syamsudin Noor yang belum bisa dimulai dan inspeksi terhadap proyek kawasan religi Sekumpul Martapura.

“Dalam kunjungan kerja spesifik pada pekan depan, kami akan segera mengecek kondisi di kawasan Sekumpul Martapura. Ada dua agenda yang kami pantau yakni penuntasan jalan akses Bandara Internasional Syamsudin Noor yang belum bisa dimulai dan inspeksi terhadap proyek kawasan religi Sekumpul Martapura,” jelas Tamliha , dalam keterangan persnya, kepada Banuaterkini.com, Jum'at (10/06/22).

Jika pada proyek tersebut nantinya ditemukan penyimpangan, imbuhnya, DPR akan meminta dilakukan audit dan bahkan pengusutan secara hukum .

“Jika terdapat proyek yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat mangkrak, Komisi V DPR RI akan minta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PUPR untuk melakukan audit. Nah, jika terjadi penyimpangan agar dituntut secara tuntas dengan berkoordinasi dengan aparat hukum,” tegas Syaifullah.

Pengungkapan pada proyek yang dinilai bermasalah tersebut sangatlah penting, mengingat dana yang digunakan untuk memperbaiki kawasan itu berasal dari pinjaman luar negeri (loan), yang menjadi utang negara.

“Pinjaman atau utang luar negeri ini merupakan utang negara. Ini harus dipantau serius. Selain itu, kita juga menjaga marwah Abah Guru Sekumpul (KH Muhammad Zaini Abdul Ghani) agar tidak ada yang mengkapitalisasi untuk kepentingan lain atas nama Abah Guru Sekumpul,” pungkas Syaifullah. ***