Laporan: Asriansyah l Editor: Ghazali Rahman
Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba tersiar kabar cukup mengejutkan. Ketua DPD Golkar Tanah Bumbu Hj. Syarifah Santiansyah atau yang akrab disapa Andi Neni dinonaktifkan oleh DPD Golkar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Munculnya keputusan tersebut membuat kepengurusan Golkar Tanah Bumbu bergolak.
Banjarmasin, Banuaterkini.com – Berita penonaktifan Hj Syarifah Santiansyah sebagai Ketua DPD Golkar Tanah Bumbu memang cukup mengejutkan.
Lantaran politisi perempuan yang juga dikenal sebagai mantan Anggota DPRD Kalsel dua periode ini dikenal memiliki basis massa pendukung fanatik di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Terbukti masih di bawah komando Andi Neni, koalisi Partai Golkar dengan parpol lainnya memiliki prestasi gemilang.
Ia memimpin kader Golkar Tanah Bumbu dan Kotabaru bersama mitra koalisi berhasil mendudukkan HM Zairullah Azhar sebagai Bupati Tanah Bumbu dan Sayed Jafar Al Idrus menjadi Bupati Kotabaru.
Di tengah persiapan mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2024, peristiwa penonaktifan Andi Neni cukup banyak menyita perhatian publik.
Penonaktifan Andi Neni tersebut terungkap dalam Surat Keputusan Nomor: SKEP-006/DPD/GOLKAR/V/2023 yang ditandatangani Ketua Sahbirin Noor dan Sekretaris Supian HK.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi membenarkan penonaktifan Andi Neni tersebut.
Untuk kepentingan Partai Golkar, kata dia, DPD Golkar Kalsel menunjuk adik kandung Gubernur Kalsel, Muhammad Yani Helmi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Tanah Bumbu.
“Iya, Muhammad Yani Helmi sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Tanah Bumbu sesuai SK yang dikelaurkan DPD Golkar Kalsel,” kata Puar Junaidi usai konferensi pers di Aula Hotel Hilmar Batulicin, Sabtu (03/06/2023).
Ia menjelaskan, pergantian Ketua DPD Golkar Tanah Bumbu ini bukanlah tanpa sebab.
“Berdasarkan AD-ART Partai Golkar, apabila pengurus ada yang berstatus tersangka dalam kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun maka bisa dilakukan pergantian,” jelasnya, dikutip Banuaterkini.com dari Hallobanua.com.
Puar menjelaskan, alasan penonaktifan Andi Neni sebagai Ketua Golkar Tanah Bumbu, lantaran yang bersangkutan sedang berproses hukum serta berstatus tersangka dengan ancaman pidana di atas lima tahun.
“Berdasarkan AD-ART Partai Golkar, apabila pengurus ada yang berstatus tersangka dalam kasus hukum dengan ancaman pidana di atas lima tahun maka bisa dilakukan pergantian,” jelas Puas menguraikan alasan penonaktifan tersebut.
Terbitnya SK penonaktifan Andi Neni mendapat perlawanan dari sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) Golkar se Tanah Bumbu.
Sebanyak 9 PK menyatakan keberatan dan menyatakan menolak surat keputusan penonaktifan Ketua Golkar Tanah Bumbu Hj Syarifah Santiansyah.
Para pengurus beranggapan bahwa terbitnya SK Penonaktifan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan AD-ART termasuk PO Partai Golkar.
“Menolak penonaktifan Hj Syarifah Santiansyah sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Tanah Bumbu, karena tidak sah dan bertentangan dengan AD-ART Partai Golkar,” ujar Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Angsana, Rosmawardi, saat dihubungi Banuaterkini.com, Senin (05/06/2023).
Menutut Rosmawardi, dirinya bersama 9 pengurus PK Golkar kecamatan lainnya tetap mendukung Andi Neni sebagai Ketua Golkar Tanah Bumbu.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Tanah Bumbu Andi Neni kepada Banuaterkini.com, juga mengaku cukup terkejut dengan keluarnya keputusan penonaktifan dirinya sebagai Ketua DPD Golkar Tanah Bumbu.
Menurut mantan Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kalsel 2 ini, dirinya cukup heran dengan alasan yang dikemukakan dalam surat penonaktifan yang diterimanya.
Apalagi, kata perempuan yang dikenal sangat vokal ini, dirinya tidak pernah sama sekali diperiksa atau diminta penjelasan mengenai status hukumnya yang dijadikan alasan penonaktifan tersebut.
Dikatakan Andi Neni, dalam Surat Keputusan penonaktifan dirinya juga disebutkan bahwa ada perihal kekosongan jabatan ketua DPD Golkar Tanah Bumbu yang dijadikan alasan penonaktifan dirinya.
Semestinya, DPD Golkar Kalsel memanggil dirinya untuk menjelaskan duduk persoalan kasus hukum yang dihadapinya dan tidak buru-buru mengeluarkan keputusan penonaktifan dirinya.
Terlebih, ungkap Andi Neni, dirinya masih aktif mengurus Partai Golkar Tanah Bumbu bahkan sejak dirinya tersangkut persoalan hukum hingga tahapan pendaftaran dan persiapan lainnya menyongsong Pemilu 2024.
Semua tugas-tugas kepartaian ia laksanakan sesuai dengan ketentuan.
“Saya sangat aktif, dan tidak pernah mengabaikan tugas-tugas saya sebagai Ketua Golkar Tanah Bumbu. Jadi kalau dibilang ada kekosongan jabatan itu tidak benar,” ungkap dia.
Andi Neni juga mengungkapkan, bahwa persoalan hukum yang dihadapinya belumlah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Pasalnya, aku Neni, dirinya sedang melakukan upaya hukum lainnya yaitu upaya kasasi, setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Kalsel, dan upaya banding yang dilakukan juga kandas.
Lebih lanjut, ditanya mengenai apa langkah-langkah yang akan dilakukannya setelah keluarnya surat keputusan penonaktifan tersebut, Andi Neni mengaku akan menghadap DPP Partai Golkar di Jakarta.
“Saya bersama sejumlah pengurus DPD Golkar Tanah Bumbu dan 9 PK Golkar se Kabupaten Tanah Bumbu akan membawa persoalan ini ke DPP Golkar,” tegas dia.
Hari ini, aku Neni, dirinya sudah berada di DPP Partai Golkar membawa surat pernyataan dukunga terhadap dirinya dan penolakan sejumlah pengurus PK Golkar terhadap kebijakan Golkar Kalsel yang dinilai cacat aturan.
Andi Neni mengaku akan meminta pandangan dan keadilan dari DPP Partai Golkar terkait surat penonaktifan dirinya sebagai ketua yang dianggap melanggar AD-ART Partai Golkar.
“Semoga ada jalan keluar terbaik, untuk kepentingan Partai Golkar yang lebih besar,” pungkas dia.
