Laporan: Misbad   l  Editor: DR MDQ Elbanjary

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah tampaknya kurang memberikan pengawasan ketat pada distribusi BBM di Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama pada penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan roda dua dan roda empat di berbagai SPBU.  Agar tak membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.

Banjarmasin, Banuaterkini.com - Antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, tampaknya selain disebabkan masih kurang familiarnya konsumen menggunakan aplikasi MyPertamina yang menjadi keharusan saat membeli BBM di SPBU, juga diduga disebabkan maraknya aktivitas pelangsiran BBM bersubsidi oleh sindikat pengepul BBM bersubsidi.

"Saya menduga antrian di SPBU terjadi, karena ada yang mengatakan ke saya setelah antri berjam-jam pas sampai di depan konter pengisian BBMnya habis," tutur Pakar Hukum, Dr Fauzan Ramon kepada Banuaterkini.com, Kamis (08/09/2022) pagi. 

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dr Fauzan Ramon saat dikonfirmasi terkait banyaknya keluhan masyarakat soal panjangnya antrian di beberapa SPBU di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuturkan bahwa tatakelola pengisian BBM di SPBU tampaknya perlu pembenahan.

Apalagi, kata Fauzan, "kewajiban" konsumen menggunakan aplikasi Mypertamina dapat dikatakan kurang tepat, mengingat tidak semua konsumen yang ingin mengisi BBM untuk kendaraannya khususnya kendaraan roda dua, masih banyak yang gagap dan kurang mengerti cara memakai aplikasi itu. 

"Saya mendapatkan informasi banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku sangat prihatin dengan terjadinya antrian di berbagai SPBU hanya untuk membeli beberapa liter BBM jenis pertalite, harus antri berjam-jam lantaran tidak mengerti cara menggunakan aplikasi MyPertamina," ujar Fauzan.

Kondisi ini, imbuh Fauzan, tentu keluhan tersebut tak boleh dibiarkan berlatur-larut. Di saat masyarakat sedang menghadapi beban kenaikan harga BBM yang pasti akan berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok, konsumen disuruh mengantri untuk membeli BBM dengan birokrasi panjang yang diciptakan melalui kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina. 

"Perlu evaluasi lagi penggunaan aplikasi itu (Red: MyPertamina), masyarakat jangan dipersulit, mereka tidak semuanya terbiasa menggunakan teknologi yang rumit, meski maksudnya untuk memudahkan tetapi faktanya kan justru mempersulit. Padahal, keperluan BBM mereka kan tidak terlalu banyak, paling beberapa liter saja untuk kendaraan roda dua, kasian kalau harus antri berjam-jam," kata Fauzan.