Laporan: Muhamma Maulana l Editor: DR MDQ

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo menyampaikan pandangananya, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menghindari praktek korupsi.

Palangka Raya, Banuaterkini.com - Saat menghadiri Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2022, yang bertempat di Aula Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (01/12/2022), Edy Pratowo menyampaikan apresiasinya pada kegiatan tersebut dan mengatakan bahwa Provinsi Kalteng termasuk lima provinsi yang sangat baik dalam hal pelayanan transparansi.

“Selain Kalteng, juga ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan, sehingga ini diharapkan menjadi motivasi kita untuk terus bergerak dalam rangka memberikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik termasuk tata kelola keuangan,” ucapnya, dikutip Banuaterkini.com, Sabtu (03/12/2022).

Lebih lanjut Wagub Edy menyebut, bahwa selama ini Pemprov. Kalteng dan seluruh jajaran kabupaten/kota telah konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga KPK memberikan apresiasi dan penilaian yang baik atas kinerja tersebut.

“Harapannya di masa yang akan datang, apa yang menjadi catatan dan perbaikan akan terus kita tingkatkan, sehingga kita berharap pencegahan korupsi dalam hal melaksanakan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara negara bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Inspektur Prov. Kalteng Saring menyatakan apresiasi pelayanan publik yang diberikan oleh KPK ini dapat menjadi motivasi semua Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapannya kita bisa meningkatkan lagi pelayanan kita kepada masyarakat untuk percepatan pembangunan Kalimantan Tengah Makin BERKAH,” bebernya.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan, pihaknya siap menindak tegas terhadap pelaku korupsi untuk menimbulkan efek jera. Ia berharap agar para pemimpin daerah mampu menjalankan tata kelola yang baik dan benar, diperlukan pendidikan penanaman budaya antikorupsi dan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.