Koordinator BEM se Kalsel: Kebijakan Walikota Ibnu Sina Banyak yang Kontroversi

Banuaterkini.com - Senin, 28 November 2022 | 17:20 WIB

Post View : 260

Ilustrasi: Koordinator BEM se Kalsel, mempertanyakan banyaknya kebijakan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang kontroversi di tengah masyarakat. Foto: Net.
images (4)

Laporan: Ahmad Kusairi l Editor: DR MDQ

Badan Eksekutif Mahasiswa se Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan kritik menohok pada kebijakan pada Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Menurut Koordinator BEM se Kalsel, Yogi Ilmawan, hampir setiap proyek pembangunan yang digenjot Pemko Banjarmasin terus-terusan menimbulkan kontraversi di masyarakat.

Banjarmasin, Banuaerkini.com – Menurut Yogi Ilmawan, sejumlah kebijakan pembangunan yang digagas Pemko Banjarmasin seperti rencana Revitalisasi Pasar Batuah, lalu yang terbaru isu miring soal tak adanya kajian kelayakan pembangunan Kawasan Wisata Mandiri (KWM) Sungai Baru menyusul robohnya ikon ketupat gegara diterjang angin.

Tak lama berselang, proyek pembuatan film layar lebar dengan “Jendela Seribu Sungai” yang diadaptasi dari sebuah novel yang nilai anggarannya cukup fantastis, juga menuai cibiran. 

Presiden BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Yogi Ilmawan. Foto: Istimewa.

Teranyar, menurut Yogi, adalah proyek dermaga apung yang baru sepekan diresmikan proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp4,5 miliar juga rusak. Jembatan apung yang menghubungkan Kawasan Wisata Bekantan dengan Kampung Ketupat Sungai Baru juga rusak, lantaran air Sungai Martapura pasang.

“Sebagai generasi muda saya merasa miris, menyaksikan rentetan kebijakan kontraversi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin di bawah kepemimpinan Walikota Ibnu Sina. Entah kenapa sekarang Pemko seolah-olah terus memaksakan kehendaknya dan tidak menggubris aspirasinya masyarakat?,” kata Yogi dihubungi Banuaterkini.com, Senin (28/11/2022) melalui WhatShapp pribadinya. 

Baca Juga :  VIRAL! Akun Medsos Karyawati yang Bongkar Kelakuan Bos Mesum Mulai Disorot

Menurut Yogi, dirinya prihatin dengan kebijakan kontraversi Pemko Banjarmasin. Semestinya, kata dia, Pemko Banjarmasin bisa memberikan contoh yang baik dalam merencanakan, menyusun atau melaksanakan program pembangunan di daerah ini.

“Jangan main akal-akalan. Jangan memaksakan kehendak. Harus transparan,” pungkas Presiden BEM UIN Antasari Banjarmasin itu, yang pada peristiwa rencana penggusuran paksa Kampung Batuah oleh Pemko Banjarmasin 18 Juni 2022 lalu, turut menjadi benteng hidup bersama 50 orang Mahasiswa UIN lainnya.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev

You cannot copy content of this page

Apa yang bisa kami bantu?