Laporan: Aidil S  l Editor: DR MDQ

Merasa pengaduan kepada Unit Tipikor Polres Kotabaru tak digubris, warga warga Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru mendatangi Polres Kotabaru.

Kotabaru, Banuaterkini.com - Maksud kedatangan seratusan warga Desa Banjarsari tersebut untuk mempertanyakan laporan mereka terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana desa oleh oknum mantan Kepala Desa (Kades) Banjaran, Sarno, pada tahun 2022.

Menurut Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, Muhammad Nasir, warga sudah melaporkan kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana desa senilai lebih dari Rp528.248.800 tersebut pada 20 Juni 2022 lalu. 

"Tapi, hingga sekarang kami belum mendapat informasi perkembangan proses penyelidikan kasus tersebut seperti yang sudah kami laporkan," ujar Nasir kepada Banuaterkini.com, Senin (3/10/2022) di Depan Mako Polres Kotabaru.

Itulah sebabnya, ujar Nasir, mengapa pihaknya bersama sejumlah warga Desa Banjarmasin mendatangi Polres Kotabaru, untuk mengentahui perkembangan kasusnya sudah sejauhmana penyelidikan yang dilakukan unit Tipikor Polres Kotabaru terhadap kasus tersebut, ujarnya.

Nasir juga menuturkan, awal mula munculnya dugaan penggelapan dana desa oleh mantan Kades saat, Sarno menjual tanah aset Desa kepada perusahaan pertambangan PT SUmber Daya Energy (PT SDE) untuk selanjutnya dijadikan sarana pendukung kegiatan pertambangan yaitu untuk jalan angkutan batubara (hauling).

"Informasi penjualan ini sendiri kami peroleh dari pihak PT SDE saat pertemuan tanggal 30 Mei 2022 yang dihadiri oleh Camat Sampanahan, Kapolsek, Danramil, pihak perusahaan, aparat Desa, BPD dan warga Banjaran," papar Nasir.

Warga tentu saja kaget. lanjut Nasir lagi, sebab tanah aset Desa tersebut dijual tanpa melalui persetujuan masyarakat Desa Banjaran, yang direpresentasikan oleh BPD setempat.

"Setahu kami (BPD), penjualan tanah/aset Desa harus melalui mekanisme musyawarah antara aparat Desa denga pihak BPD, dan uang hasil penjualan pun harus masuk ke kas Desa," tambahnya.

Parahnya lagi, imbuh Nasir, berdasarkan Plt Kades Banjaran, Tukiyo, uang hasil penjualan tanah aset Desa tersebut hingga sekarang tidak pernah disetorkan ke kas Desa Banjaran.

"Tanah yang dijual mantan Kades itu merupakan tanah cadangan masyarakat yang akan digunakan secara bersama oleh warga Desa Banjaran dan merupakan kawasan perlindungan sumber air Desa Banjarsari. Jadi, ini menyangkut hajat hidup kami sebagai warga," ujar Nasir

Kedatangan warga Banjarsari ke Polres Kotabaru didampingi pengacara senior Dr Fauzan Ramon SH MH.

Bersama Fauzan warga Banjarsari langsung menuju Unit Tipikor Polres Kotabaru untuk meminta informasi terkait perkembangan laporan yang sudah mereka sampaikan sebelumnya.

Warga ditemui salah seorang petugas di Unit Tipikor, Rizki. Kepada perwakilan warga dan pengacara Fauzan, Rizki menjelaskan bahwa laporan warga Banjarsari sedang dipelajari lebih lanjut. 

"Sudah ada beberapa orang yang diperiksa terkait laporan warga itu, tapi saya belum berani menjelaskan lebih lanjut karena bukan kewenangan saya. Nanti silakan konformasikan lebih lanjut kepada Kasat Tipikor," ujarnya

Sebagai pengacara yang diminta mendampingi warga Banjarsari melaporkan kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana desa tersebut, Fauzan Ramon meminta kepada warga untuk tetap tenang sambil menunggu proses penyelidikan yang sedang dilakukan pihak Polres Kotabaru.

"Saya akan kawal, saya selaku penasehat hukum yang ditunjuk warga Desa Banjarsari, akan berkoodinasi dengan Polres Kotabaru, agar kasus yang diadukan warga dapat dibuka seterang-terangnya," pungkas Fauzan.