Editor: Ghazali Rahman

Aliansi Perempuan Bangkit dalam catatan akhir tahunnya mengajukan 9 tuntutan penting kepada Pemerintah dan DPR. Aliansi menegaskan, dalam perspektif UUD NKRI 1945, lembaga-lembaga negara di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif wajib mentaati konstitusi dan berkewajiban menjalankan konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender dan ekologis  sebagai cita kemerdekaan Indonesia.

Jakarta, Banuaterkini.com - Namun beberapa tahun terakhir ini Aliansi Perempuan Bangkit mencermati bahwa citra negara hukum HAM dan Demokrasi itu pelaksanaannya semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. 

Kelompok marginal, masyarakat adat, buruh, tani. pekerja rumah tangga,  kelompok disabilitas, lansia dan terutama perempuan dan anak,  semakin tertinggal jauh di belakang sehingga janji dan komitmen pokok pemerintah Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yakni “leaving no one behind” makin diragukan mampu dicapai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2030 nanti. 

Alianasi menilai, pandemi Covid-19 dan segala variasinya semakin memperburuk kondisi kehidupan rakyat dengan bertambahnya jumlah kelompok miskin atau banyaknya buruh yang di PHK dan kaum perempuan menderita paling banyak dari kondisi ini.

Sebaliknya di tengah Pandemi, jumlah orang kaya  dan super kaya Indonesia malah bertambah (Kompas.com, 17 Juli 2022). Sebuah kontras yang menuntut penelitian lebih jauh mengapa ironi ini terjadi.

Yang jelas, UU nomor 1/2020 yang mengalihkan APBN untuk penanganan pandemi, lebih banyak menguntungkan penguasa dan pemilik modal namun sedikit saja dinikmati oleh kelompok miskin yang kebijakannya lebih karitatif berupa bantuan sosial daripada memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial dan politik. 

"Disinyalir  juga bahwa banyak pejabat negara yang di untung kan pula dari bisnis PCR dan vaksin," tulis Aliansi Perempuan Bangkit dalam keterangan pers yang diterima Banuaterkini.com, Kamis (22/12/2022).

Menurut Aliansi Perempuan Bangkit, di tengah kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat akibat struktur ekonomi yang timpang, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak antara lain terjadinya kenaikan BBM dan bahan pokok serta akibat pandemi berkepanjangan.