Benarkah perpustakaan, yang selama ini kita kenal sebagai sumber ilmu dan pencerahan, kini juga menjadi alat untuk menyebarkan paham LGBT melalui aktivitas organisasi, program perpustakaan, dan upaya intelektual yang bertujuan mengubah persepsi publik? 

Oleh: Faisal Syarifudin

PRESIDEN Amerika Serikat ke-47, Donald Trump yang dilantik 20 Januari 2025 mengumumkan bahwa administrasi pemerintahannya hanya mengakui dua identitas gender. Itu berarti dokumen-dokumen resmi hanya merujuk pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) akan hilangnya pengakuan identitas gender mereka. Selain itu, mereka juga khawatir menghadapi ketidakpastian hukum dan diskriminasi akibat kebijakan pemerintahan yang baru.

Meskipun ada kontroversi, sebenarnya keberadaan kelompok LGBT terlihat nyata di tengah masyarakat Amerika dan bahkan mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai bukti, pernikahan sesama jenis telah disahkan secara hukum, dan pada paspor boleh dituliskan tanda “X” untuk identitas selain laki-laki dan perempuan.

Apa yang mereka capai itu tidak terlepas dari peran organisasi, dukungan lembaga, dan upaya intelektual yang telah berlangsung lama. Berbagai usaha tersebut turut melibatkan perpustakaan.

Umumnya kita mengenal perpustakaan sebagai tempat membaca buku, majalah, dan surat kabar. Biasanya perpustakaan adalah tempat yang aman, nyaman, dan tanpa diskriminasi. Di negeri Paman Sam itu, sejumlah perpustakaan menjadi pendukung penyebaran ideologi LGBT.

Peran Organisasi

Kita telusuri program dan aktivitas organisasi perpustakaan dalam mengadvokasi kelompok LGBT. Organisasi pustakawan di sana, ALA, menyatakan bahwa semua perpustakaan adalah forum untuk informasi dan gagasan, serta menyediakan akses informasi bagi semua orang. Lalu, ALA menegaskan dukungan dan layanan bagi komunitas LGBT, yang dikatakan sering menjadi sasaran pelecehan dan diskriminasi.