Komisi II DPR RI Berkomitmen Dukung Kementerian ATR/BPN Perangi Mafia Tanah

Banuaterkini.com - Kamis, 15 September 2022 | 14:15 WIB

Post View : 6

Anggota Komisi DPR RI, Difriadi Darjat, meminta Menteri Dalam Negeri tegas dalam penetarapan batas daerah untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Foto: BANUATERKINI/Indra.
images (4)

Laporan: Indra SN  l  Editor: DR MDQ

Komisi III DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sedang gencar-gencarnya memerangi mafia tanah di Indonesia.

Jakarta, Banuaterkini.com – Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Difriadi Darjat saat diminta komentarnya terkait maraknya aksi mafia tanah yang menyebabkan banyaknya korban berjatuhan di sejumlah daerah.

“Perang ataupun ancaman yang digencarkan oleh menteri ATR dan BPN, saya kira ada dasarnya karena ini prosesnya bukan sekarang. Prosesnya lama sekali, karena lama itulah maka solusinya pasti tidak bisa cepat,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Difriadi Darjat, kepada Banuaterkini.com di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (15/09/2022).

Legislator asal Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut menjelaskan, untuk memerangi mafia pertanahan selain memakan waktu, juga diperlukan strategi dalam menghadapi upaya para pelaku mafia pertanahan.

Kata Difriadi, pihaknya merasa yakin di bawah kepemimpinan Hadi Tjahyanto, Kementerian ATR/BPN bisa semakin baik.

“Sesuai pernyataan Pak Menteri Hadi dalam beberapa pekan terakhir terkait perang melawan mafia tanah, kita dari Komisi II DPR RI mendukung langkah itu. Oleh karena itu tentu perlu strategi mempercepat dengan kometmen yang kuat dengan kekuatan penuh,” tegas Difriadi.

Dikatakan Difriadi, pernyataan dari Menteri ATR/BPN yang akan gaspol perang melawan mafia tanah itu benar dan harus dipertajam. Menurut Dirifadi selama itu untuk kepentingan masyarakat, Komisi II akan komitmen mendukung.

Baca Juga :  Cabang Hifzil Qur'an Tuan Rumah Gagal Juara di Kelompok Hafalan 10 dan 20 Juz

“Kita harus dukung karena itu kepentingan rakyat keoentingan kita semua kepentingan bangsa kita,” ungkap Difriadi.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, mengutarakan komitmen untuk menyelesaikan tiga persoalan. Salah satunya, terkait konflik agraria yang diakibatkan oleh praktik mafia tanah.

Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan, ia akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.

“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu,” ujar Hadi Tjahjanto dalam sesi Podcast Kabinet dan Setkab.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

BANNER 728 X 90-rev
Apa yang bisa kami bantu?