Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk terus mengoordinasikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Program ini disebutnya strategis tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat perekonomian nasional.

Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (10/5/2025), Mendagri menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ.

Surat edaran tersebut berisi instruksi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar memberikan dukungan nyata terhadap MBG melalui peminjaman lahan milik pemerintah daerah (Pemda) untuk dijadikan lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

Dalam SE tersebut, setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah yang dapat dipinjamkan kepada BGN di wilayah masing-masing.

Langkah ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan jangkauan pelayanan gizi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan penyediaan infrastruktur dasar untuk pelaksanaan program MBG.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito.

Selain berperan dalam peningkatan gizi masyarakat, Tito menyatakan bahwa MBG akan menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong ekonomi sirkular di daerah melalui rantai pasok pangan yang terhubung dan berkelanjutan.

Ia memperkirakan bahwa setiap satuan SPPG akan membutuhkan sekitar 50 orang relawan, yang mayoritas berasal dari masyarakat setempat. Ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Di sisi lain, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran daerah dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

Ia menegaskan bahwa belanja APBD sebaiknya segera direalisasikan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk MBG, guna mempercepat peredaran uang dan aktivitas ekonomi lokal.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik dukungan konkret Mendagri dan mengapresiasi SE terkait pinjam pakai lahan tersebut.

Menurutnya, Pemda memiliki tiga peran krusial dalam mendukung program MBG.

Pertama, kata Dadan, pemda dapat mendorong pengembangan infrastruktur SPPG sebagai dapur umum yang melayani hingga 3.000 penerima manfaat.

Kedua, pemda dapat membina potensi lokal dalam penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah, untuk mendukung operasional SPPG setiap harinya.

Ketiga, pemda dapat bekerja sama dengan BGN dalam penyaluran MBG kepada kelompok sasaran utama seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, melalui jaringan kader Posyandu yang sudah ada di daerah.

Dadan menyebut bahwa pihaknya juga akan menyiapkan insentif bagi kader yang terlibat dalam distribusi MBG tersebut.

“Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” pungkasnya.

Program MBG bukan hanya sebuah inisiatif kesehatan, tapi juga strategi pembangunan yang melibatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, gizi, dan ekonomi secara berkelanjutan.