Untuk mengurangi dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai 1 Januari 2025, pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui tarif listrik.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Kenaikan PPN 12 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Namun, untuk mengurangi dampak kenaikan ini, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan dikenakan pada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di atas 6.600 volt-ampere (VA), yang jumlahnya sekitar 400 ribu pelanggan.

“PPN 12 persen hanya menyasar pelanggan terkaya dalam struktur pelanggan kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat kecil, pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 6.600 VA dibebaskan dari PPN 12 persen.

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada 81,4 juta pelanggan rumah tangga berdaya 450-2.200 VA untuk dua bulan pertama tahun 2025.

Diskon ini mencakup 24,6 juta pelanggan 450 VA, 38 juta pelanggan 900 VA, 14,1 juta pelanggan 1.300 VA, dan 4,6 juta pelanggan 2.200 VA.

“Dari total 84 juta pelanggan rumah tangga, sebanyak 97 persen akan menerima manfaat diskon 50 persen pada bulan Januari dan Februari,” kata Darmawan.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat kecil di tengah penyesuaian pajak, sekaligus memastikan akses listrik yang terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.