Suhu udara Kota Banjarbaru terasa berbeda menjelang 19 April 2025. Bukan hanya karena cuaca yang tidak menentu, tapi juga karena hiruk-pikuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang makin mendebarkan.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Suasana yang seharusnya damai justru dibayangi isu serius, yaitu dugaan praktik politik uang yang disebut-sebut terjadi terang-terangan.

Dikutip dari Radar Banjarmasin, Polres Banjarbaru tak tinggal diam. Sebanyak 424 personel kepolisian disiagakan untuk mengawal jalannya PSU.

Mereka berasal dari berbagai satuan, termasuk Sat Brimobda Polda Kalsel, Dit Samapta, serta bantuan dari Polres Banjar, Banjarmasin, Batola, dan Tanah Laut.

“Pengamanan ini kami siapkan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan aman dan tertib. Semua personel sudah tahu tugasnya lewat Tactical Floor Game (TFG) yang kami gelar,” ujar Kompol Indra Agung Perdana Putra, Kabag Ops Polres Banjarbaru, Selasa (15/04/2025).

Simulasi TFG itu dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, sebagai bagian dari kesiapan menghadapi segala kemungkinan, termasuk potensi gangguan saat proses pemungutan suara.

Namun, ketegangan menjelang PSU tak hanya soal pengamanan.

Isu politik uang mencuat ke permukaan, setelah Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru melaporkan dugaan praktik money politic ke Bawaslu Kalsel.

“Kami temukan pembagian uang di semua kecamatan. Bahkan ada yang dilakukan di rumah tahfiz Quran,” ungkap Rachmadi Engot, Koordinator GMPD Banjarbaru, Senin (14/04/2025), dikutip dari Kompas.id.

GMPD mengklaim memiliki lebih dari lima bukti, mulai dari foto, video, hingga tangkapan layar percakapan media sosial.

Uang tunai disebut dibagikan dalam bentuk "zakat Ramadan" sebesar Rp100 ribu per orang. Dugaan mengarah pada tim pasangan calon nomor urut 1, yang akan melawan kotak kosong dalam PSU nanti.

“Sangat tidak mungkin praktik ini dilakukan oleh kotak kosong. Maka dari itu, kami mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon jika terbukti melanggar,” tegas Rachmadi.

PSU Banjarbaru sendiri merupakan buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang membatalkan hasil Pilkada 2024 karena adanya cacat hukum dalam proses pencoblosan. MK memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS.

Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, membenarkan pihaknya telah menerima laporan GMPD, meski saat itu hanya diterima oleh staf karena komisioner sedang tidak berada di kantor.

“Laporan kami terima dan akan kami telaah dari sisi formil dan materiil. Nanti diputuskan lewat pleno,” jelasnya.

Di tengah situasi yang kian dinamis ini, aparat keamanan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas kota. Apel gelar pasukan dan pergeseran personel akan digelar pada Kamis, 17 April 2025 sebagai bentuk kesiapan akhir.

“Banjarbaru masih kondusif sampai hari ini, dan kami akan jaga agar tetap begitu hingga PSU selesai,” tutup Kompol Indra.

Kini, mata publik tertuju ke Banjarbaru. Akankah PSU berjalan damai, atau justru memunculkan babak baru dalam drama demokrasi lokal?