Amien Rais Ngadu ke Bawaslu, Pasca Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi

Banuaterkini.com - Kamis, 15 Desember 2022 | 18:47 WIB

Post View : 36

Ketua Majelis Syura Partai Ummat,Amien Rais, dalam sebuah acara di Jakarta. Foto: Viva.co.id/GR.

Laporan: Ghazali Rahman l Editor: DR MDQ

Partai Ummat akan segera melapor ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) RI pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan partai yang didirikan Amien Rais itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

Jakarta, Banuaterkini.com - Melalui jumpa pers secara virtual, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amin Rais, mengatakan pihaknya telah membentuk tim advokasi yang diketuai Denny Indrayana.

Dikutip dari Tribune-Jogja.com, tujuan Amien Rais dan Partai Ummat meminta Denny Indrayana melapor ke Bawaslu lantaran pihaknya ingin menampilkan bukti bahwa Partai Ummat layak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Diketahui, Denny Indrayana adalah pengacara dan juga pakar hukum tata negara. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Partai Ummat akan mengupayakan cara-cara yang bisa ditempuh. Terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu. Kami telah membentuk tim advokasi hukum Partai Ummat," kata Amien Rais saat jumpa pers secara virtual dikutip Banuaterkini.com, Rabu (14/12/2022).

Menurut Amien Rais yang pernah mendirikan Partai Amanat Nasional itu, Partai Ummat layak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Amien menjelaskan, selama ini Partai Ummat kerap kali mengkritisi pemerintah. Dia juga menilai kekuatan eksekutif di pemerintahan RI semakin kuat. Amien Rais juga menilai bahwa para pemimpin saat ini diatur para oligarki.

"Memang ciri seorang kepala negara yang ingin memborong kebenaran tidak ingin ingin melihat pendapat berbeda karena itu akan mengganggu. Padahal demokrasi akan segar dan bugar maka harus check and balance. Sehingga dalam hal itu terjadi pemecahan masalah ditengah yang ideal," tandasnya. 

Tetapi, kata Amien dalam pernyataannya, memang banyak kalau seorang pemimpin dikerumuni para penjilat sepatu penguasa. Nah, penguasa yang tadinya demokratis, awalnya dekat dengan rakyat awalnya membela rakyat, tapi pelan-pelan bergulir berubah sehingga keputusan rakyat di pundak oligarki, ujarnya. 

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan dugaan adanya intervensi berkekuatan besar ke KPU dalam memutuskan hasil verifikasi faktual terendus olehnya.

"Kita diajarkan dari apa yang kita lihat. Menggunakan pengalaman ini sejauh ini nampaknya ada (intervensi). Tapi saya gak mau pikiran lebih jauh. Tapi tampaknya ada," pungkasnya. 

Halaman:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

BANNER 728 X 90-rev