Editor: Ghazali Rahman
Guru besar hukum tata negara UGM, Denny Indrayana, menduga Presiden Jokowi punya sejumlah manuver untuk menggagalkan Anies Baswedan maju jadi capres 2024.
Jakarta, Banuaterkini.com – Menurut Denny, salah satunya adalah dengan membiarkan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat.
Denny memandang sebagai kepala negara, seharusnya aksi Moeldoko bisa dihentikan Jokowi. Terlebih, ia menilai manuver Moeldoko berbahaya bagi kultur parpol.
Contohnya, tegas Denny, adalah keterlibatan lewat Moeldoko untuk ambil alih Partai Demokrat.
“Kalau Pak Presiden nggak setuju, hentikan. Karena anak buah presiden. Jelas relasinya. Nggak bisa ada satu perampokan oleh staf kita tapi kita tidak katakan tidak setuju,” kata Denny dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (03/06/2023).
Menurut Denny, mestinya Jokowi tidak sekedar mengatakan tidak setuju tanpa memberi sanksi kepada Moeldoko.
“Tidak bisa katakan tidak setuju tapi tidak beri sanksi. Itu sama saja atasan biarkan itu terjadi. Pak Moeldoko kalau ditegur pasti tidak akan merusak. PK yang diajukan Moeldoko rusak kepartaian kita. Dan kalau berhasil, Anies tidak bisa dicalonkan presiden oleh Partai Demokrat. Apalagi kalau ada keterkaitan hakim agung,” imbuh dia, dikutip Banuaterkini.com dari Kumparan.com.
“Berdasarkan fakta yang sudah saya confirm, Jokowi jadi wasit yang juga main. Pak Presiden juga bantah, tapi menurut saya presiden ikut. Bagaimana lahir koalisi besar dari silaturahmi PAN, dan pembicaraan yang tidak tercover media. Gimana usulkan bentuk KIB. Data-datanya bisa di-confirm. Dan ada upaya tidak loloskan Anies,” ujar dia.
“Prinsip dasar. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak, demikian presiden, TNI, Polri. Kalau wasit tidak laksanakan pertandingan dengan adil langgar konstitusi. Jadi presiden wajib netral, kalau tidak langgar konstitusi. Jokowi sebagai pribadi punya preferensi sah, kita hormati,” pungkas dia.
