Laporan: Muaz  l Editor: DR MDQ

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dalam rangka pengambilan keputusan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanbu Tahun Anggaran 2023 menjadi APBD, Senin (31/10/2022) diwarnai aksi walk out Fraksi Gerindra.

Batulicin, Banuaterkini.com - Bupati Tanbu, HM Zairullah Azhar menyatakan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Fraksi Gerindra melakukan aksi walk out saat Rapat Paripurna berlangsung.

Menurut Bupati Zairullah, pengambilan keputusan menetapkan RAPBD menjadi APBD 2023 merupakan sebuah momen yang penting, karena hal itu menyangkut kepentingan masyarakat Tanbu selama satu tahun anggaran.    

"Saya sedih, kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal, sehingga akhirnya daerah kita tidak dapat apa-apa, apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Tanah Bumbu," Kata Bupati Zairullah dikutip Banuaterkini.com, Selasa (01/11/2022) di Batulicin.

Menurut dia, kalaupun penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, Zairullah mengatakan bahwa surat edaran DAK sudah keluar tetapi untuk besarannya belum diketahui. Kalau pun ada sedikit masalah itu bisa diperbaiki, tetapi mestinya kepentingan masyarakat harus diutamakan.

Abah Zairullah, panggilan akrab Bupati Tanbu mengatakan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanbu terbatas, oleh sebab itu pemerintah daerah berusaha meraih PAD dari pemerintah pusat dan itu bukanlah kerja yang mudah tetapi membutuhkan perjuangan yang luar biasa.

Untuk dana DAK tersebut tidak semua Kabupaten di Kalsel yang menerima dana pusat itu, hanya ada 6 Kabupaten/Kota saja termasuk salah satunya adalah Kabupaten Tanah Bumbu yang menerima dana DAK terbesar.