Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan digital dalam menghadapi ancaman judi online yang kian marak.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Melalui strategi terpadu, pemerintah mengandalkan pemanfaatan teknologi canggih serta kolaborasi lintas sektor untuk menekan peredaran judi daring yang merugikan ekonomi dan berpotensi menimbulkan dampak sosial luas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pengawasan ruang digital menjadi prioritas dalam memberantas judi online.

“Judi online bukan hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga berdampak sosial luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini lebih efektif,” ujar Meutya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (03/03/2025).

Pemerintah telah menetapkan langkah strategis ini sebagai bagian dari tujuh program prioritas Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan.

Dalam Rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital ditugaskan menangani Desk Pemberantasan Judi Online serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.

Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin (03/03/2025), pemerintah menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam menindak judi online.

Wiranto menegaskan bahwa regulasi yang ketat serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan dalam memutus rantai peredaran judi daring.

“Kita harus bertindak cepat dan tegas dengan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang efektif untuk menutup celah peredaran judi online,” kata Wiranto.