Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru yang digelar hari ini Sabtu (19/04/2025), menjadi titik kritis bagi demokrasi dan marwah Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Proses Pilkada yang seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil, justru terhambat oleh sengketa yang berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan PSU.

Keputusan ini diambil setelah ditemukan adanya pelanggaran konstitusi yang mencederai prinsip dasar demokrasi, yakni kebebasan memilih tanpa tekanan dan netralitas penyelenggara.

Forum Ambin Demokrasi, sebuah forum yang peduli terhadap kualitas demokrasi di wilayah Kalsel, dalam rilisnya yang diterima Banuaterkini.com pada Sabtu (19/04/2024) dengan tegas mengingatkan bahwa PSU ini bukan hanya tentang pengulangan pemilihan, tetapi tentang mengembalikan marwah kota Banjarbaru dan memperbaiki integritas sistem demokrasi yang sempat tercoreng.

Mereka menilai bahwa PSU ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki apa yang salah, dan menunjukkan kepada masyarakat, baik lokal maupun nasional, bahwa Kota Banjarbaru mampu melaksanakan Pilkada dengan adil dan demokratis.

Kesempatan untuk Memperbaiki Demokrasi

Forum Ambin Demokrasi, yang dimotori sejumlah tokoh masyarakat berbagai profesi ini, menilai bahwa PSU ini bukan sekadar pengulangan proses Pilkada, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Redaksi mencatat ada beberapa nama yang tokoh Forum Ambin Demokrasi yang cukup dikenal publik di Kalsel dan menginginkan proses demokrasi di Banjarbaru berjalan mulus.

Mereka di antaranya adalah mantan Sekda Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, mantan Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, dan mantan Direktur RSJ Sambang Lihum, IBG Dharma Putra dan mantan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Nurchalis Majid.

Selain itu forum ini juga dimotori oleh jurnalis dan budayawan, Khairiadi Asa, mantan penyiar TVRI dan politisi, Nanik Hayati, akademisi, Muhammad Effendy, Prof Radius Ardanias Hadariah, Prof Udiansyah, termasuk pengusaha dan politisi Winardi Sethiono, serta aktivis NGO 
Lidia Agustina.

Menurut mereka, penyelenggaraan PSU harus mampu mengembalikan prinsip kebebasan memilih dan netralitas penyelenggara, dua hal yang terbukti dilanggar dalam Pilkada sebelumnya.

Tuntutan agar pemilih dapat memberikan suara yang bermakna dan bernilai sangat ditekankan oleh Forum Ambin Demokrasi.

Mereka menegaskan bahwa PSU harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada celah untuk manipulasi, politik uang, atau kecurangan yang merusak esensi demokrasi.

"Penyelenggara Pilkada di semua tingkatan harus bekerja dengan netral, independen, jujur, dan adil," ujar mantan Sekda Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, salah satu aktivis Forum Ambin Demokrasi.

Cermin Marwah Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel, menurut Forum Ambin Demokrasi, memiliki peran yang sangat vital.

Marwah Banjarbaru sebagai etalase provinsi ini tidak boleh ternodai oleh pelaksanaan Pilkada yang tidak bersih dan adil.

Setiap langkah yang diambil oleh penyelenggara Pilkada, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, akan menjadi sorotan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Oleh karena itu, Forum Ambin Demokrasi mengingatkan KPU untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dan memastikan bahwa PSU berlangsung dengan penuh integritas.

"PSU Pilkada Kota Banjarbaru adalah kesempatan untuk memulihkan nama baik penyelenggara Pemilu dan menjaga marwah Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi," ungkap mantan Komisioner Komnas HAM, Hairansyah.

Salah satu aktivis Forum Ambin Demokrkasi ini juga menyebutkan, bahwa keberhasilan PSU akan menjadi pembuktian bahwa Banjarbaru dapat menyelenggarakan Pilkada secara demokratis dan berkualitas.

Harapan Baru bagi Banjarbaru

Forum Ambin Demokrasi juga berharap agar pemilih Kota Banjarbaru menggunakan hak pilih mereka dengan cerdas dan bertanggung jawab.

Pilihan yang diambil tidak hanya akan menentukan masa depan politik kota, tetapi juga masa depan Provinsi Kalsel secara keseluruhan.

PSU diharapkan dapat membuka harapan baru, membawa perubahan positif, dan memperkuat demokrasi di wilayah ini.

“Pemilih harus menyadari bahwa setiap suara mereka akan menentukan arah perubahan bagi Kota Banjarbaru. Inilah saatnya bagi Banjarbaru untuk menunjukkan kedewasaan politiknya,” tegas IBG Dharma Putra, salah satu anggota forum.

Menurut aktivis Forum Ambin Demokrasi lainnya, Nurkhalis Majid, PSU Pilkada Kota Banjarbaru menjadi momen penting bagi semua pihak untuk memastikan prinsip demokrasi ditegakkan dan marwah Ibu Kota Provinsi Kalsel terjaga.

Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel ini, proses PSU bukan hanya ujian bagi penyelenggara, tetapi juga bagi masyarakat yang harus memastikan bahwa suara mereka dihargai dan digunakan dengan bijaksana.

"Hanya dengan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis, Banjarbaru dapat membuktikan dirinya sebagai model bagi daerah lain di Indonesia," pungkasnya.