Proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 telah memasuki fase krusial. Sebanyak 26 nama telah dinyatakan lolos seleksi administratif oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Tahapan berikutnya, uji kelayakan dan kepatutan, diprediksi menjadi medan tarik-ulur kepentingan antara kredibilitas kelembagaan dan tekanan politik sektoral.

Dalam pengumuman bernomor PENG-2/PANSEL-DKLPS/2025, para kandidat berasal dari beragam latar belakang: pejabat aktif dan purnabakti lembaga keuangan negara, akademisi, profesional sektor perbankan, hingga lembaga negara pengawas.

Komposisi ini menyiratkan satu hal: posisi di LPS bukan sekadar jabatan administratif, melainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Mengapa seleksi ini penting? LPS bukan sekadar institusi pelindung dana simpanan nasabah. Ia adalah "perisai terakhir" ketika bank mengalami krisis likuiditas, serta mitra vital dalam resolusi bank gagal.

Maka, pengisian posisi DK LPS perlu memperhatikan lebih dari sekadar pengalaman birokrasi, tetapi integritas, keberanian mengambil keputusan dalam tekanan, serta independensi dari kepentingan oligarki keuangan.

Fase uji kelayakan yang dijadwalkan mulai 14–17 Juli 2025 akan meliputi penelitian rekam jejak, asesmen makalah, masukan masyarakat, dan pemeriksaan kesehatan.

Transparansi dalam proses ini menjadi kunci, apalagi partisipasi publik telah dibuka untuk menyampaikan masukan terhadap para kandidat.

Menariknya, dari 26 nama yang lolos, terlihat beberapa nama petahana dari jajaran internal LPS seperti Dwityapoetra Soeyasa Besar dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ini membuka peluang kontinuitas, namun sekaligus mengundang sorotan terhadap potensi dominasi kekuasaan yang stagnan.

Sementara itu, muncul pula nama dari sektor luar pemerintahan seperti Salusra Satria dari Garuda Maintenance Facility, yang menandakan pembukaan ruang bagi perspektif korporasi swasta.

Namun, ada satu tantangan besar: memastikan bahwa proses seleksi tidak sekadar formalitas.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, BI, dan OJK, harus menjamin seleksi berlangsung objektif, berbasis merit, dan bebas dari intervensi politik.

LPS terlalu strategis untuk dijadikan ajang kompromi kepentingan.

Dalam lanskap ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan ancaman disrupsi digital terhadap sektor keuangan, DK LPS periode mendatang haruslah diisi oleh figur-figur yang tak hanya andal, namun juga berani, independen, dan visioner.

Momentum ini menjadi kesempatan menguatkan tata kelola LPS menuju institusi yang benar-benar tahan krisis.