Editor: Ghazali Rahman

Jutaan orang berunjuk rasa di Prancis pada Kamis (19/01/2023) untuk mengecam rencana Presiden Emmanuel Macron menaikkan usia pensiun.

Paris, Banuaterkini.com - Gelombang pemogokan nasional terjadi dan menghentikan layanan kereta api, memblokir kilang, dan membatasi aktivitas pembangkit listrik.

Serikat pekerja terkemuka di negara itu menyerukan pemogokan hari kedua pada 31 Januari dalam upaya untuk memaksa Macron dan pemerintahnya mundur dari rencana reformasi pensiun yang akan membuat sebagian besar orang bekerja lebih lama 2 dua tahun, yakni hingga usia 64.

"Sekarang, pemerintah mendapati dirinya membelakangi tembok," kata serikat pekerja dalam pernyataan bersama. "Semua orang tahu bahwa menaikkan usia pensiun hanya menguntungkan pengusaha dan orang kaya," imbuhnya, dilansir Reuters, Jumat (20/1/2023).

Sekitar 1,1 juta pengunjuk rasa turun ke jalan dalam sejumlah protes di seluruh Prancis, kata Kementerian Dalam Negeri, lebih dari selama gelombang pertama protes jalanan ketika Macron pertama kali mencoba meloloskan reformasi pada 2019.

Polisi menembakkan gas air mata dalam bentrokan-bentrokan kecil-kecil dengan pemuda di pinggiran Paris. Beberapa lusin penangkapan dilakukan.

"Gaji dan pensiun yang harus dinaikkan, bukan usia pensiun," bunyi salah satu spanduk besar yang dibawa oleh para pekerja di Tours, Prancis barat.

"Saya harus mempersiapkan kerangka berjalan saya jika reformasi berhasil," kata Isabelle, 53, seorang pekerja sosial, mengatakan pekerjaannya terlalu berat jika harus ditambah 2 tahun lagi.

Pemerintah mengatakan reformasi pensiun sangat penting untuk memastikan sistem tidak bangkrut.

Menunda usia pensiun 2 tahun dan memperpanjang periode pembayaran akan membawa tambahan 17,7 miliar euro (US$ 19,1 miliar) dalam kontribusi pensiun tahunan, memungkinkan sistem untuk mencapai titik impas pada tahun 2027, menurut perkiraan Kementerian Tenaga Kerja.

Adapun, serikat pekerja berpendapat ada cara lain untuk membiayai pensiun, seperti mengenakan pajak pada orang super kaya atau meningkatkan kontribusi pemberi kerja atau pensiunan kaya.

"Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda, melalui perpajakan. Pekerja seharusnya tidak perlu membayar defisit sektor publik," kata Laurent Berger, pemimpin CFDT, serikat pekerja terbesar di Prancis.

Sumber: CNBC Indonesia.