Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kebangkitan multilateralisme dan solidaritas Global South dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Brasil, sebagai upaya strategis memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi dunia yang makin multipolar.

Banuaterkin.com, BRASIL - Dalam sesi kedua KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (06/07/2025), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tegas Indonesia untuk mendorong penguatan multilateralisme, memperluas kerja sama antarnegara berkembang, serta memanfaatkan teknologi dan pembiayaan inovatif demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Mengusung tema “Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence,” forum BRICS kali ini mempertemukan para pemimpin negara-negara anggota yang berperan besar dalam ekonomi global.

Presiden Prabowo memanfaatkan momentum tersebut untuk menekankan urgensi penguatan kemitraan ekonomi antarnegara Global South, sekaligus menyuarakan peran aktif Indonesia dalam lembaga keuangan BRICS, New Development Bank (NDB).

“Presiden mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara Global South serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada media.

Indonesia, lanjut Airlangga, telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung secara aktif dalam NDB, yang saat ini mengelola sekitar 120 proyek dengan total pembiayaan mencapai 39 miliar dolar AS.

Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi bersih, infrastruktur, serta program ekonomi hijau dan keberlanjutan yang sejalan dengan agenda transformasi nasional.

Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga menginisiasi gagasan “South-South Economic Compact.”

Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan BRICS sebagai penggerak utama dalam membuka akses perdagangan, integrasi ekonomi, dan partisipasi negara-negara Global South dalam rantai pasok global.

“Tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor yang memberikan akses lebih luas kepada negara-negara Global South, baik dalam perdagangan maupun integrasi perekonomian, sehingga dapat lebih berperan dalam supply chain global,” jelas Tata.

Langkah diplomatik Indonesia ini dinilai sebagai strategi hukum internasional yang memperkuat posisi negara berkembang dalam sistem ekonomi global yang masih didominasi negara maju.

Secara yuridis, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan partisipasi di NDB menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti BRICS juga sejalan dengan prinsip hukum internasional mengenai kerja sama internasional untuk pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB dan dokumen-dokumen global lainnya.

Dengan mendorong agenda ini, Presiden Prabowo tidak hanya memantapkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Global South, tetapi juga membangun preseden hukum baru bagi keterlibatan negara berkembang dalam lembaga keuangan alternatif di luar dominasi Barat.