Kebijakan penghentian sementara operasional pemerintah Amerika Serikat (AS) atau government shutdown 2025 menimbulkan banyak spekulasi terkait dampaknya terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. 

Benuaterkini.com, JAKARTA - Situasi ini diperkirakan berimbas pada perdagangan, investasi, hingga pasar keuangan.

Seperti dilansir dari Kompas.com, Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown pada awal Oktober 2025 setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran.

Kondisi ini menyebabkan berbagai lembaga federal berhenti beroperasi, sebagian besar pegawai negeri dirumahkan tanpa gaji, dan sejumlah layanan publik terganggu.

Dampak pertama yang mungkin dirasakan Indonesia adalah pada sektor ekspor-impor.

Amerika merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, khususnya untuk komoditas tekstil, furnitur, hingga produk elektronik.

Dengan terganggunya aktivitas administrasi di pelabuhan dan lembaga kepabeanan AS, proses ekspor berpotensi mengalami perlambatan.

Selain perdagangan, pasar keuangan Indonesia juga bisa terkena imbas.

Ketidakpastian fiskal di AS biasanya membuat investor global lebih berhati-hati dan memilih aset aman seperti dolar AS atau emas.

Hal ini dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah serta menekan pasar saham dalam jangka pendek.

Sementara itu, arus investasi asing langsung (FDI) dari AS ke Indonesia juga patut dicermati.

Jika ketidakpastian politik dan ekonomi di Washington berlarut-larut, perusahaan-perusahaan asal AS bisa menunda rencana ekspansi atau investasi baru di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai dampak shutdown ini terhadap Indonesia tidak akan berlangsung lama jika pemerintah AS segera menemukan jalan keluar.

Namun, jika krisis anggaran berlarut, ketidakpastian global akan meningkat dan memberi tekanan lebih besar pada perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri diharapkan terus memantau perkembangan situasi di Washington dan menyiapkan langkah mitigasi, baik dalam menjaga stabilitas pasar keuangan maupun kelancaran perdagangan internasional.