Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan publik. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel ditangkap tim penyidik KPK di Jakarta, Rabu malam (20/08/2025).
Banuaterkini.com, JAKARTA - Dalam operasi senyap itu, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil mewah, dan sebuah motor Ducati yang diduga terkait praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
OTT ini bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK terkait dugaan adanya permintaan uang oleh pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses sertifikasi K3.
Tim penyidik kemudian melakukan penyelidikan senyap hingga akhirnya menangkap Noel bersama sembilan orang lain yang diduga terlibat.
Setelah penangkapan, penyidik langsung menyegel salah satu ruangan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Ruangan tersebut diyakini menjadi tempat penting dalam proses pengurusan sertifikasi. Malam itu juga, Noel dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa intensif.
“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Kamis (21/08/2025).
Dalam OTT kali ini, publik terkejut bukan hanya karena status Noel sebagai pejabat tinggi negara, melainkan juga besarnya nilai barang bukti yang berhasil diamankan.
Penyidik menemukan uang dalam jumlah besar, meski KPK belum menyebutkan nominal pasti.
Selain itu, terdapat puluhan unit mobil berbagai merek, mulai dari kendaraan kelas menengah hingga mobil mewah berharga miliaran rupiah.
Yang tak kalah menyita perhatian adalah satu unit motor Ducati, merek motor besar asal Italia yang identik dengan gaya hidup mewah.
Bagi publik, keberadaan Ducati dalam barang bukti seolah menegaskan bahwa praktik korupsi kerap beriringan dengan gaya hidup hedon pejabat.
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan Noel tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 17 miliar.
Porsi terbesar berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 12,51 miliar. Selain itu, Noel juga melaporkan kepemilikan kendaraan dan harta bergerak lain.
Dengan temuan puluhan mobil dalam OTT ini, publik mulai mempertanyakan apakah seluruh harta tersebut sudah tercatat dengan benar dalam LHKPN atau ada kekayaan tersembunyi yang baru terbongkar.
KPK diperkirakan akan mendalami asal-usul aset Noel, terutama kendaraan mewah yang ditemukan di lokasi operasi.
Pasca-OTT, suasana di Kementerian Ketenagakerjaan tetap berjalan seperti biasa.
Pada Kamis siang, pegawai tampak makan di kantin dan menunaikan ibadah di masjid. Meski demikian, ruang kerja Noel di lantai dua Gedung A dijaga ketat oleh petugas keamanan.
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangkapan ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hanya menyampaikan secara singkat bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pada KPK.
Berdasarkan informasi awal, OTT ini terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3.
Sertifikat ini sangat penting bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang industri dan konstruksi, karena berkaitan dengan keselamatan pekerja serta kepatuhan terhadap standar hukum.
Dugaan pemerasan muncul dalam bentuk permintaan uang atau fasilitas agar proses penerbitan sertifikat dipercepat.
Praktik semacam ini sudah lama dikeluhkan kalangan pengusaha karena menambah beban biaya dan membuka ruang bagi pungutan liar.
Penangkapan Noel dianggap sebagai pintu masuk untuk membongkar mafia sertifikasi yang merugikan dunia usaha sekaligus melemahkan perlindungan buruh.
Penangkapan Noel sontak menuai reaksi luas. Sejumlah aktivis buruh menyambut langkah KPK, menilai praktik pungli dalam sertifikasi K3 sudah lama mereka dengar.
“Selama ini banyak perusahaan mengeluh harus keluar biaya ekstra agar sertifikat keluar cepat. Penangkapan ini membuka tabir yang selama ini kami curigai,” ujar seorang aktivis buruh di Jakarta.
Dari kalangan politik, komentar juga bermunculan. Politikus PKS bahkan menyebut kasus Noel sebagai “gol bunuh diri” yang bisa merugikan citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, Noel dikenal dekat dengan lingkaran politik tertentu dan kerap tampil vokal di ruang publik.
KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Noel dan sembilan orang lainnya.
Hingga Kamis malam, penyidik masih melakukan pemeriksaan maraton. Jika bukti awal dinilai cukup, Noel akan ditetapkan sebagai tersangka.
KPK juga kemungkinan akan menjeratnya dengan pasal-pasal gratifikasi dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, mobil mewah, motor Ducati, dan uang tunai yang disita akan dijadikan barang bukti awal untuk memperkuat dakwaan.
Immanuel Ebenezer bukan nama asing di dunia politik.
Sebelum menjabat sebagai Wamenaker, Noel dikenal sebagai aktivis yang sering bersuara keras di ruang publik.
Ia juga pernah menjadi pendukung garis depan bagi sejumlah kandidat politik, termasuk di Pilpres.
Keterlibatannya dalam pusaran politik membuat penangkapannya kali ini menjadi sorotan besar.
Bagi sebagian kalangan, kasus Noel menunjukkan bahwa kedekatan politik tidak bisa melindungi siapa pun dari jerat hukum jika terlibat korupsi.
Kasus Noel menambah panjang daftar pejabat tinggi yang ditangkap KPK melalui OTT.
Publik semakin khawatir bahwa praktik korupsi kini tidak hanya terjadi di level bawah, melainkan juga merambah lingkaran kekuasaan pusat.
Khusus untuk sektor ketenagakerjaan, kasus ini membuka pertanyaan besar: seberapa jauh mafia perizinan dan sertifikasi bekerja di balik layar?
Sertifikat K3 yang seharusnya menjadi instrumen melindungi pekerja justru dijadikan ladang pungli oleh segelintir pejabat.
OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi peringatan keras bagi pejabat negara.
Kehidupan mewah yang terungkap melalui barang bukti puluhan mobil dan motor Ducati kini berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan reputasi politik dan jabatan Noel.
KPK masih melanjutkan pemeriksaan intensif. Publik menunggu langkah tegas lembaga antirasuah ini, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga membongkar jaringan korupsi di balik pengurusan sertifikat K3.
Kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak mengenal batas jabatan maupun kedekatan politik.
Setiap pejabat negara, tanpa terkecuali, harus siap mempertanggungjawabkan setiap rupiah harta yang dimilikinya.