Laporan: Misbad l Editor: Ghazali Rahman

Sejumlah organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan Kamis (22/06/2023) mendatang bakal menggelar deklarasi sebuah wadah bersama yang diberi nama Konsorsium Pers Banua (KPB).

Banjarmasin, Banuaterkini.com – Deklarasi KPB ini ditandai dengan kegiatan dialog nasional tema “Pemilu Cerdas dan Pers Bermartabat, Melawan Hoax dan Disinformasi untuk Marwah Banua”.

Kehadiran organisasi menjadi antitesa sekaligus antiklimaks dari semakin maraknya praktek jurnalisme yang mengabaikan kode etik jurnalistik.

Para penggagasnya, menganggap perlu kesepahaman bersama untuk mengawal dan menjaga marwah atau martabat pers oleh masyarakat pers sendiri.

Itulah yang mendorong para pimpinan organisasi perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan saat bertemu pada Kamis (29/12/2022) tahun lalu bersepakat membuat wadah bersama yang diberi nama Konsorsium Pers Banua.

Menurut Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalsel, Anang Fadilah, keberadaan KPB semata untuk menyamakan visi dan kesepahaman bersama antar masyarakat pers di Kalsel.

 “Kami ingin menyatukan visi dan misi yang dirumuskan menjadi kesepahaman bersama. Karena itu, para ketua organisasi konstituten Dewan Pers di Kalsel bersepakat membentuk satu wadah bersama yaitu Konsorsium Pers Banua,” ujar Anang Fadillah dalam keterangan pers yang diterima Banuaterkini.com, Senin (19/06/2023).

Ada beberapa organisasi yang tergabung dalam KPB ini yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, SMSI Kalsel, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasiona Indonesia (PRSSNI) Kalsel.

Rencananya KPB akan dideklarasikan di ruang seminar Gedung FISIP ULM bersamaan dengan kegiatan dialog nasional.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, Dekan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Prof Budi Suryadi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Dr Andi Tenri Sompa.

Ketua JMSI Kalsel, Milhan, mengharapkan kehadiran KPB dapat menjaga kemerdekaan pers dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisme sebagaimana diatur dalam UU Pers dan kode etik jurnalistik.  

“Sebagai masyarakat pers, kita harus membangun kebersamaan antar jurnalis dan perusahaan pers dari berbagai platform media dalam sebuah wadah bersama,” ujar Milhan yang menjadi dewan redaksi apahabar.com ini.

Jurnalis senior ini menambahkan, diperlukan peningkatan kapasitas, integritas, dan intelektualitas masyarakat pers di Kalsel melalui penguatan program pendidikan dan pelatihan bersama.

“Semua itu bisa diwujudkan secara bersama melalui wadah (konsorsium) ini,” ujar dia.

Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengungkapkan, bahwa kepengurusan KPB ini sendiri bersifat kolektif kolegial atau setiap pengurus memiliki status dan hak yang setara.

Karena itu, ujar dia, kepengurusan dibentuk berupa presidium yang dibantu oleh pelaksana fungsi administrasi.

“Kami bersepakat tidak ada aturan yang sifatnya tertulis seperti aturan dasar organisasi. Kepengurusannya kolektif dengan keputusan tertinggi adalah musyawarah. Semua ikut terlibat, karena ini merupakan wadah bersama,” jelas Zainal Helmie.

Sementara itu Ketua IJTI Kalsel, Dina Qomariah, mengharapkan kehadiran KPB bisa memperkuat peran masyarakat pers di Kalsel untuk memberikan kontribusi positif melalui pemberitaan yang berkualitas.

“Semoga pers di Kalsel bisa menjadi pilar demokrasi dalam menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang, serta menjadi mitra bagi semua stakeholder dalam mewujudkan Kalsel yang lebih sejahtera,” kata Dina.

Harapan yang sama juga disampaikan Ketua PRSSNI Kalsel, Sukma HA. Menurutnya wadah bersama ini diharapkan bisa saling melengkapi dari semua platform media pers di Kalsel.

“Sehingga tak ada lagi yang merasa lebih baik dari yang lain. Semua sama, apapun medianya adalah masyarakat pers. Jadi, dari pers dan untuk masyarakat pers sendiri,” pungkasnya.