Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Coaching Clinic 1 Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025 di Banjarbaru. Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Penyusunan Paket Kebijakan Sanitasi pada Program PPSP Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala”.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Acara dihadiri perwakilan dua kabupaten sasaran, Tanah Laut dan Barito Kuala, yang menjadi fokus pendampingan program sanitasi berkelanjutan pada tahun depan.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat kapasitas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam menyusun, melaksanakan, dan memantau strategi sanitasi sesuai target nasional.

Plt. Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, mewakili Plt. Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib, menegaskan bahwa coaching clinic ini merupakan langkah awal penting untuk mendorong pemahaman dan komitmen daerah.

“Melalui pendampingan ini, Pokja akan lebih siap menjalankan langkah konkret guna mencapai target sanitasi aman,” ujarnya.

Ryan menambahkan, perubahan besar telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2030.

Fokus kebijakan sanitasi kini diarahkan pada akses 30 persen populasi terhadap layanan sanitasi aman dan berkelanjutan.

Pendekatan ini mencakup pengelolaan lumpur tinja (black water) dan air limbah rumah tangga (grey water) secara profesional, dengan prinsip inklusif dan sesuai karakteristik wilayah.

Beberapa aspek utama yang menjadi sorotan dalam penyusunan SSK antara lain perubahan paradigma dari sekadar pembangunan infrastruktur menuju pengelolaan berkelanjutan, penyediaan fasilitas penunjang seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta penerapan sistem perpipaan atau tangki septik yang dikelola profesional.

Pemilihan Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala sebagai fokus pendampingan tahun ini dilakukan karena keduanya dinilai memerlukan dukungan intensif untuk mempercepat implementasi.

Dengan begitu, capaian target nasional tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga berorientasi pada tata kelola jangka panjang yang berkeadilan dan ramah lingkungan.

“Harapan kami, kedua kabupaten dapat melalui tahap pertama pendampingan implementasi tahun 2025 dengan hasil yang signifikan,” tutup Ryan.