Laporan: Ahmad Kusairi l Editor: Ghazali Rahman

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengharapkan agar penyerahan 1.055 sertifikat aset milik pemerintah di Kalimantan Selatan (Kalsel) memberi rasa aman dan kepastian hukum atas tanah aset-aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Barang Milik Negara (BMN).

Banjarbaru, Banuaterkini.com - Harapan tersebut disampaikan hadi Tjahjanto saat menyerahkan secara simbolis 1.055 sertifikat yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Kantor Setda Prov Kalsel Banjarbaru, Kamis (13/07/2023) siang.

Menurut Hadi, jumlah sertifikat yang diserahkan sebanyak 1055. Sertifikasi aset milik pemerintah adalah perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset yang berakibat pada permasalahan hukum untuk itu diperlukan tata kelola yang baik.

Hadi juga mengingatkan, dengan diserahkannya sertifikat tanah itu, diharapkan dapat memberi rasa aman dan kepastian hukum hak atas tanah atas aset-aset BMDmaupun aset BMN.

Pada kesempatan tersebut Hadi juga mengajak pemda menyelesaikan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk menarik investor masuk ke Bumi Lambung Mangkurat.

“Saya sudah melihat datanya di Kalsel sudah mulai berproses, untuk target di Kalsel ada 49 RDTR, 11 RDTR sudah menjadi Perkada,” katanya Hadi, dikutip Banuaterkini.com dari wasaka.kalselprov.go.id

Disampaikannya, masing-masing daerah idealnya memiliki 4 RDTR, pertama tentang Pariwisata, Wilayah Perindustrian, Mitigasi Gempa dan Perkotaan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mendorong penataan aset di Kalsel.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mengakselerasi legalitas tanah di banua,” kata dia.

Ditambahkan Paman Birin, dokumen resmi akan sangat membantu dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah.

Dengan adanya sertifikat tanah, pemerintah daerah dapat melakukan penggunaan yang lebih tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung program dan kebijakan Penataan aset. Paman Birin juga berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam menyukseskan reforma agraria sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses yang lebih merata.

Sementara itu, Kakanwil ATR BPN Kalsel Alen Saputra mengatakan, sudah 75 persen tanah di Kalsel terdaftar dan yang sudah bersertifikat sebanyak 54 persen. Ditambahkannya untuk milik Pemprov Kalsel yang sudah bersertifikat sebanyak 800 aset.

Pada kesempatan tersebut Paman Birin juga menerima secara simbolis sertifikat tanah milik Pemprov Kalsel yakni tanah di Panti Sosial Karya Wanita Melati di wilayah Banjarbaru dengan luas 14.560 meter persegi.

Turut hadir dalam kegiatan itu diantaranya Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan atau yang mewakili. (syh/adpim)