Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja berkumpul dalam forum tripartit untuk membahas isu-isu mendesak yang dihadapi para pekerja di Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah kesulitan pekerja dalam melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Dalam pertemuan tersebut, berbagai rekomendasi dihasilkan dan akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN – Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans Kalsel, Muzallifah, mewakili Kadisnakertrans Irfan Sayuti, mengungkapkan bahwa bantuan dari pemerintah untuk biaya pendidikan, termasuk uang pangkal dan buku, menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan.

"Kami menggali persoalan ini dan akan merekomendasikan bantuan yang dapat membantu pekerja dalam masalah pendidikan anak-anak mereka," ujarnya pada Senin (21/10/2024).

Selain pendidikan, isu penting lainnya yang dibahas adalah praktik pengusaha besar yang mengaku sebagai UMKM untuk menghindari kewajiban membayar upah minimum provinsi (UMP) kepada karyawan mereka.

Muzallifah menegaskan bahwa persoalan ini perlu ditindaklanjuti untuk melindungi hak pekerja.

"Perusahaan besar yang mampu menggaji sesuai UMP tidak seharusnya berlindung di bawah label UMKM untuk membayar karyawan mereka lebih rendah," tegasnya.

Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan solusi nyata bagi kesejahteraan pekerja, termasuk opsi bantuan berupa subsidi sembako.

Semua rekomendasi akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk diproses lebih lanjut oleh instansi terkait.

Muzallifah juga menyebutkan bahwa survei akan dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).