Hingga Jumat (21/02/2025) malam, sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir tanpa keterangan dalam retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Padahal, kegiatan ini dianggap penting untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan daerah.

Banuaterkini.com, MAGELANG – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa dari 503 kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret, hanya 456 yang hadir.

Sebanyak 10 kepala daerah terlambat, sementara 19 orang diberikan tanda gelang merah karena kondisi fisik mereka memerlukan perhatian khusus.

"Dari total yang tidak hadir, enam orang sudah mengajukan izin karena alasan kesehatan atau keperluan keluarga. Namun, ada 47 kepala daerah yang belum hadir tanpa keterangan," ujar Bima Arya seusai prosesi penyambutan di Akmil Magelang, Jumat (21/02/2025).

Kepala Daerah Diminta Kirim Wakil

Bima Arya menegaskan bahwa kehadiran dalam retret ini sangat penting, terutama untuk membahas sinkronisasi program pusat dengan daerah, termasuk penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Karena itu, bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir, mereka diwajibkan mengirim wakil kepala daerah.

Jika wakilnya juga berhalangan, sekretaris daerah (sekda) harus menggantikan agar materi yang disampaikan tetap dapat diterapkan di masing-masing wilayah.

"Kami masih menunggu kehadiran mereka yang mungkin terlambat. Namun, jika tetap tidak datang, mereka harus mengirim perwakilan. Ini demi kesinambungan program di daerah masing-masing," tegasnya.

Alasan Absennya Sejumlah Kepala Daerah

Saat ditanya lebih lanjut, Bima Arya mengaku belum dapat merinci siapa saja kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan.

Namun, ia memastikan bahwa beberapa kepala daerah telah menyampaikan alasan resmi seperti masalah kesehatan, urusan keluarga, dan agenda mendesak lainnya.

Sementara itu, dalam agenda retret kali ini, para kepala daerah dijadwalkan menerima berbagai materi, termasuk ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, dan kebijakan strategis kementerian serta lembaga terkait.

Pemerintah berharap seluruh kepala daerah bisa mengikuti agenda ini agar program pembangunan daerah lebih terarah dan sinkron dengan kebijakan nasional.

“Kami akan memutuskan malam ini apakah masih ada kelonggaran waktu bagi kepala daerah yang belum hadir, atau apakah mereka harus segera mengirim perwakilan,” pungkas Bima Arya.