Laporan: Indra SN l Editor: Ghazali Rahman

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk yang ada di Pulau Kalimantan untuk mewaspadai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutala) pada April-Mei mendatang.

Jakarta, Banuaterkini.com - Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan agar pemerintah daerah terutama yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut, untuk melakukan antisipasi dini pada potensi terjadinya karhutla.

"Pemerintah daerah harus bersiap, masyarakat pun perlu diedukasi dan diberikan sosialisasi agar juga melakukan pencegahan dan antisipasi dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan," ungkap Dwikora dalam keterangan resmi, Sabtu (28/01/2023).

Berdasarkan data pantaugambut.com, ada tiga pulau di Indonesia dengan tingkat sebaran lahan gambut yaitu Sumatera dengan luas  5,8 juta hektar, Kalimantan dengan luas gambut 4,5 juta hektar dan Papua dengan luas gambut 3 juta hektar.

Selain Sumatera, Kalimantan menempati posisi kedua terbesar sebaran lahan gambut disusul Papua. Mengacu pada peringatan BMKG, maka Pemda setempat perlu melakukan antisipasi terjadinya karhutla.

Dikutip dari Medcom.id, BMKG memprediksi, terdapat potensi terjadinya penurunan curah hujan setelah tiga tahun terakhir terjadi La Nina dan kondisi curah hujan di atas normal. Sehingga dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi pada 2019.

Musim kemarau tersebut, kata Dwikorita, sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan BMKG pada Bulan Oktober tahun 2022 lalu. Di mana diprediksikan kondisi La Nina akan makin melemah dan transisi menuju kondisi netral.

"BMKG bersama BNPB, BPBD, TNI/Polri, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Pemprov, dan Pemkab setempat terus berkoordinasi dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi dan persiapan, serta peringatan dini menghadapi karhutla, termasuk menyiapkan skenario operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC)," himbaunya.

Ia juga menegaskan potensi karhutla ini perlu diantisipasi lebih tinggi karena pada tahun 2023, Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN. KTT tersebut rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei dan September yang diperkirakan merupakan puncak musim kemarau tahun 2023.
 
Sementara itu, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa hingga enam bulan ke depan, BMKG memprediksi bahwa sifat curah hujan bulanan akan didominasi oleh kategori normal.
 
Namun sifat curah hujan kategori bawah normal berpeluang terjadi di sebagian Sumatra bagian tengah, sebagian Kalimantan bagian tengah, sebagian Sulawesi bagian tengah dan sebagian kecil Papua pada Februari-Maret 2023 dan sebagian besar Sumatera dan Jawa pada Mei dan Juni 2023.
 
"Sedangkan, sifat curah hujan bulanan kategori di atas normal berpeluang terjadi di Sumatra bagian utara, Kalimantan bagian timur dan utara pada Februari dan Maret 2023, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara pada Februari 2023 dan Papua bagian tengah dan selatan pada Juni 2023," ucapnya.
 
Selain itu, kata dia, juga perlu dicermati bahwa pada bulan Maret-April-Mei 2023 beberapa wilayah di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara akan mengalami periode transisi atau peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau.
 
"Karenanya, perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrim yang sering muncul, seperti hujan lebat, angin puting beliung, dan angin kencang yang meskipun periodenya singkat namun sering memicu terjadinya bencana hidrometeorologi," pungkas Ardhasena.