Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menghadapi ancaman terorisme global yang semakin dinamis.

Banuaterkini.com, JAKARTA — Kepala BNPT melalui Deputi Bidang Penindakan BNPT, Irjen Faisal Thayeb, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan negara di tengah perubahan geopolitik dunia.

Menurut Thayeb, bentuk ancaman terorisme kini tak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berkembang dalam bentuk jaringan lintas negara, ideologi ekstrem berbasis digital, serta potensi radikalisasi di ruang siber.

Karena itu, kolaborasi antara BNPT, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan menjadi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang tegas namun tetap menjunjung prinsip keadilan dan HAM.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ancaman terorisme bersifat global, dan karena itu penanganannya juga harus dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan lintas negara,” ujar Faisal Thayeb dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (06/10/2025).

Selain memperkuat kerja sama nasional, BNPT juga aktif menjalin komunikasi dengan mitra internasional, termasuk lembaga antiteror di kawasan ASEAN dan lembaga global seperti Interpol.

Kerja sama ini difokuskan pada pertukaran informasi intelijen, pelatihan antiteror, serta penanganan kasus lintas batas yang berkaitan dengan pendanaan dan penyebaran ideologi ekstrem.

BNPT menekankan pentingnya pendekatan preventif di samping penindakan hukum.

Upaya deradikalisasi dan peningkatan literasi digital terus digalakkan, terutama di kalangan generasi muda, guna mencegah penyebaran paham radikal yang kian gencar melalui media sosial.

“Sinergi yang kuat antara aparat hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari ancaman terorisme,” tegasnya.

Melalui langkah kolaboratif ini, BNPT berharap Indonesia dapat memperkuat posisi sebagai negara yang tangguh terhadap ancaman terorisme.

Sekaligus menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun strategi keamanan yang berimbang antara penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan hak asasi manusia.