Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah aduan masyarakat terkait penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan, sepanjang 2024, pihaknya telah menerima 2.487 aduan, meningkat tajam dibandingkan 638 aduan pada 2023.

“Memang dari semua pengaduan yang masuk, tidak semuanya berupa kasus, tetapi juga ada yang menanyakan informasi. Namun, aduan yang terkait penyimpangan BBM mencapai 356 kasus pada 2024, meningkat dari 183 kasus di 2023,” ujar Erika dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/2/2025).

BPH Migas menemukan berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi, seperti penyaluran kepada kendaraan yang tidak berhak dan pembelian berulang menggunakan QR Code berbeda. Kasus serupa juga ditemukan di berbagai daerah, termasuk Bali, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.

Selain itu, Erika menegaskan bahwa BPH Migas terus meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan rekaman CCTV di SPBU serta membuka layanan aduan masyarakat melalui nomor hotline WhatsApp di 0812 3000 01 36.

“Kami terus menindaklanjuti aduan yang masuk. Dari kasus tahun 2023, seluruhnya telah ditindaklanjuti, sementara dari 2024, masih ada empat kasus dalam proses penyelesaian,” kata Erika.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran BBM subsidi.

“Kami meminta BPH Migas untuk memperketat pengawasan dan segera menindak tegas pelaku penyalahgunaan. Jangan sampai BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat malah jatuh ke pihak yang tidak berhak,” tegasnya.

Komisi XII DPR juga menyoroti perlunya sistem digitalisasi yang lebih kuat guna mencegah kecurangan dalam distribusi BBM.