Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perbaikan sistem Coretax yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan selesai dalam waktu satu bulan. Janji itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/09/2025).

Banuaterkini.com, JAKARTA - Purbaya menegaskan pemerintah akan melibatkan tenaga ahli teknologi dari luar kementerian demi mempercepat proses penyempurnaan sistem perpajakan tersebut.

“Saya akan lihat Coretax seperti apa. Keterlambatan dari Coretax akan kami perbaiki secepatnya dalam satu bulan,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara..

Ia menambahkan, kehadiran pakar IT eksternal diharapkan mampu mengurai kendala teknis yang selama ini menghambat kinerja sistem.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan bahwa perbaikan Coretax sudah berjalan secara bertahap.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan downtime terencana pada akhir pekan lalu. “Coretax ini sangat besar sekali sistemnya, jangkauannya sangat luas.

Kami yakinkan bahwa sekarang sedang dalam tahap stabilisasi,” katanya. Bimo menargetkan, sistem akan lebih stabil saat pergantian tahun pajak 2025 ke 2026.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Coretax menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan teknologi perpajakan akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan hingga 31 Agustus 2025 turun 3,6 persen menjadi Rp1.330,4 triliun, atau 55,7 persen dari outlook.

Penurunan terutama terjadi pada penerimaan pajak yang terkoreksi 5,1 persen dengan realisasi Rp1.135,4 triliun.

Meski demikian, kinerja positif masih terlihat dari kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook.

Langkah cepat pemerintah memperbaiki Coretax diyakini akan menentukan keberhasilan mencapai target penerimaan pajak Rp2.357 triliun pada 2026.

Konsistensi dan transparansi perbaikan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.