Dugaan mega korupsi di lingkungan PT Pertamina (Persero) mencuat ke permukaan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Menanggapi hal ini, DPR RI mendesak dilakukannya audit total dan transparan guna mengungkap dugaan skandal tersebut.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anak perusahaan di bawah holding energi nasional itu diduga terlibat dalam praktik mark-up harga dan penyimpangan tata kelola keuangan yang berlangsung selama lima tahun terakhir. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyatakan bahwa dugaan korupsi ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina.

Ia menilai lemahnya fungsi pengawasan internal menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik ini berlangsung dalam jangka waktu lama.

"Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan holding terhadap anak-anak perusahaan di bawah Pertamina. Ini bukan hanya soal pengelolaan keuangan yang buruk, tetapi juga dugaan kejahatan yang sistematis dan terorganisir," ujar Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025) lalu.

Asep pun mendesak dilakukannya audit menyeluruh oleh pihak independen yang kredibel guna memastikan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan di Pertamina.

"Audit harus dilakukan secara total dan menyeluruh oleh lembaga yang independen. Ini bukan hanya untuk mengungkap siapa yang terlibat, tetapi juga untuk memperbaiki sistem tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa mereka akan mengusut tuntas dugaan kasus ini.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan pihaknya tidak akan segan menindak siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Pertamina.

"Kami memiliki komitmen untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Tidak ada tempat bagi korupsi di tubuh BUMN, dan siapa pun yang terlibat akan menghadapi proses hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Pihak Kejagung juga menyebut bahwa mereka telah mengidentifikasi beberapa modus dugaan korupsi yang digunakan, termasuk manipulasi harga, penggelembungan anggaran proyek, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana perusahaan.

Menanggapi kasus ini, pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa skandal ini mencerminkan perlunya reformasi mendalam dalam tata kelola keuangan dan pengawasan BUMN, khususnya di sektor migas.

"Kasus ini menandakan masih adanya celah dalam sistem pengawasan di Pertamina. Diperlukan perbaikan mekanisme kontrol keuangan dan peningkatan transparansi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat regulasi dan mekanisme audit internal di BUMN.

Kasus dugaan korupsi ini telah menarik perhatian publik.

Banyak pihak menuntut agar Pertamina segera membuka laporan keuangan mereka secara transparan dan memberikan akses kepada auditor independen.

Masyarakat juga berharap agar pemerintah serius dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman setimpal.

"Kita sering mendengar seruan efisiensi anggaran, tapi justru ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari skandal korupsi ini. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik kotor ini," ujar aktivis anti-korupsi Feri Amsari.

Dengan perkembangan ini, semua mata kini tertuju pada Kejagung dan auditor independen yang akan mengusut tuntas kasus ini.

Apakah para pelaku akan segera diadili? Publik menunggu kejelasan dan transparansi dari penegak hukum.