Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025. Penahanan ini terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Banuaterkini.com, JAKARTA - Namun, di tengah polemik hukum yang menjeratnya, muncul kembali isu mengenai dokumen skandal pejabat negara yang disebut-sebut berada dalam penguasaan Connie Rahakundini Bakrie, seorang pakar militer yang kini berada di Rusia.
Publik bertanya-tanya, di mana dokumen tersebut? Apakah akan diungkap?
Isu dokumen skandal pertama kali mencuat pada akhir Desember 2024. Saat itu, juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa PDIP memiliki video dan dokumen yang mengungkap skandal besar pejabat negara.
Pernyataan ini dilontarkan sebagai bentuk perlawanan atas tuduhan kriminalisasi terhadap Hasto.
Guntur bahkan mengklaim bahwa bukti skandal ini lebih besar dari kasus Watergate di Amerika Serikat, yang menggulingkan Presiden Richard Nixon.
Ia menyebutkan bahwa dokumen tersebut telah dititipkan kepada Connie Bakrie untuk diamankan di Rusia.
Namun, setelah Hasto benar-benar ditahan, publik tidak melihat adanya langkah konkret dari PDIP untuk membongkar skandal tersebut.
Apakah ancaman itu hanya retorika politik?
Connie Bakrie akhirnya buka suara terkait isu dokumen skandal ini.
Dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun Ferry Koto di Twitter pada Minggu (23/02/2025), Connie menegaskan bahwa ia memang menyimpan dokumen tertentu, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menyebarkannya.
"Banyak yang bilang saya menyimpan dokumen dari Pak Hasto Kristiyanto. Saya cuma dititipkan. Tidak boleh menyebarkan atau memindahtangankan," kata Connie dalam video tersebut, seperti dikutip dari Tribun-Medan.com.
Pernyataan ini jelas berbeda dari narasi awal PDIP yang mengesankan bahwa dokumen tersebut siap diungkap jika Hasto ditahan.
Publik kini terpecah dalam menafsirkan polemik ini. Ada yang percaya bahwa dokumen tersebut memang ada, tetapi belum diungkap karena pertimbangan strategis.
Namun, ada juga yang menilai bahwa isu ini hanya bagian dari permainan politik untuk menciptakan tekanan terhadap pemerintah dan KPK.
Fakta bahwa Connie menolak menyebarkan dokumen tersebut menambah spekulasi bahwa ancaman pengungkapan skandal oleh PDIP tidak lebih dari taktik untuk menarik perhatian publik.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penahanan Hasto dilakukan murni atas dasar hukum, bukan karena tekanan politik.
Namun, sebagai partai oposisi utama, PDIP tentu akan terus berusaha membentuk narasi bahwa mereka adalah korban kriminalisasi.
Dengan Hasto sudah ditahan, dan Connie menyatakan bahwa ia hanya sekadar dititipi tanpa boleh menyebarkan, pertanyaan besar tetap menggantung, di mana sebenarnya dokumen skandal pejabat itu?
Apakah dokumen tersebut benar-benar ada? Ataukah hanya menjadi senjata politik yang tidak akan pernah ditembakkan?
Yang pasti, publik kini menanti apakah PDIP akan melanjutkan narasi ini dengan bukti konkret atau justru membiarkannya menghilang begitu saja.