Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 menjadi sorotan penting dalam dunia olahraga nasional.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Regulasi yang sempat menuai kontroversi ini dinilai berpotensi membatasi peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta federasi dalam mengelola anggaran dan pembinaan atlet.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyebut pencabutan aturan tersebut sebagai langkah strategis dan bijak.

Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada organisasi olahraga dengan mengembalikan kewenangan masing-masing lembaga dalam menjalankan fungsi pembinaan prestasi.

Permenpora 14/2024 sebelumnya diteken pada 18 Oktober 2024 oleh Menpora saat itu, Dito Ariotedjo.

Aturan ini mengatur tata kelola organisasi olahraga prestasi, namun menimbulkan protes karena dianggap mengintervensi kewenangan KONI dan federasi, terutama dalam hal penggunaan anggaran dari APBN dan APBD.

Gelombang penolakan pun datang dari KONI daerah. Sejumlah pengurus provinsi menyebut pasal-pasal dalam peraturan itu meresahkan dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Bahkan, ada pihak yang menyiapkan opsi judicial review jika aturan tersebut tidak dicabut.

Menpora Erick Thohir menegaskan pencabutan Permenpora 14 bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari program deregulasi untuk memangkas tumpang tindih aturan.

Ia mengungkapkan sejak 2009 telah terbit 191 peraturan di lingkungan Kemenpora, dan penyederhanaan regulasi diperlukan agar tata kelola olahraga menjadi lebih ringkas, jelas, dan tidak membebani organisasi.

Marciano berharap momentum ini membuka jalan menuju tata kelola olahraga yang lebih profesional.

Dengan sinergi Kemenpora sebagai regulator dan KONI bersama federasi sebagai pelaksana, Indonesia ditargetkan mampu bersaing di level dunia, termasuk ambisi masuk lima besar Olimpiade pada 2044.