Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Magelang.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Rano menegaskan bahwa tugas utamanya saat ini adalah bekerja menjalankan roda pemerintahan.

"Tugas saya sekarang sebagai wakil gubernur adalah bekerja. Inilah prioritas utama saya," ujar Rano di Cilandak, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/02/2025), dikutip dari JPNN.com.

Ketika ditanya apakah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan menghadiri retret tersebut, Rano tidak memberikan kepastian dan menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi harian bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang meminta seluruh kepala daerah dan wakilnya dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret yang diselenggarakan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Dalam surat tersebut, Megawati menegaskan bahwa para pemimpin daerah harus tetap fokus pada tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Langkah ini dianggap sebagai strategi politik PDIP dalam menjaga konsolidasi internal partai di tengah dinamika politik nasional.

Rano Karno, yang juga dikenal sebagai "Si Doel," menegaskan akan mengikuti arahan partai dan memastikan bahwa tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap berjalan dengan baik.

"Saya diundang pada 27 Februari, tapi untuk saat ini, saya tetap fokus bekerja sesuai arahan partai," kata Rano.

Keputusan ini mencerminkan sikap PDI Perjuangan dalam menjaga loyalitas kadernya di tengah perbedaan kebijakan dengan pemerintah pusat.

Ssejumlah kepala daerah lain dari PDIP juga dikabarkan mempertimbangkan untuk tidak menghadiri retret tersebut demi mematuhi instruksi partai.

Sementara itu, hingga malam tadi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebutkan ada 47 kepala daerah yang tidak datang untuk mengikuti retreat dengan berbagai alasan. 

Bima Arya tidak menyebutkan secara jelas, apakah ketidakhadiran sejumlah kepala daerah tersebut merupakan dampak dari instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.