Menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) tak hanya berencana menggelar rangkaian diskusi, tetapi juga tengah menyiapkan peta jalan strategis untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi ekosistem media siber di Indonesia.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Rencana besar ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam Dialog Nasional perdana yang digelar di Gedung Serbaguna SMSI, Jalan Veteran II Nomor 7c, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025).

Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dunia pers dan akademisi, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Dewan Pembina SMSI Prof. Harris Arthur Hedar, Dewan Pakar SMSI Yuddy Chrisnandi, Prof. Henri Subiakto, dan Hersubeno Arief.

Hadir pula para pengurus serta anggota SMSI dari berbagai daerah, baik secara langsung maupun melalui zoom meeting.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa agenda menuju HPN 2026 ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya kolektif memperkuat posisi pers di era digital.

Dari forum tersebut, Firdaus menjelaskan bahwa agenda strategis SMSI akan diwujudkan melalui rangkaian dialog selama empat bulan ke depan.

“Dialog ini adalah untuk menyongsong Hari Pers Nasional di 2026 mendatang. Rangkaian ini terdiri dari empat sesi, dimulai Oktober, berlanjut hingga November, Desember, dan puncaknya pada Januari 2026,” paparnya.

Menurut Firdaus, rangkaian kegiatan ini bukan hanya ajang diskusi, tetapi wadah perumusan kebijakan nyata.

“Mudah-mudahan hasil dari dialog dalam empat sesi ini nantinya, pada Februari saat HPN 2026, bisa melahirkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah maupun Dewan Pers,” ujarnya penuh harap.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi jawaban konkret atas tantangan-tantangan aktual yang dihadapi industri media, terutama di tengah derasnya arus transformasi digital.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah fenomena maraknya ‘media baru’ dengan model pengelolaan yang berbeda dari media konvensional.

“Media baru ini cukup dikelola sendiri, paling hanya tiga orang,” ungkap Firdaus, menggambarkan realitas operasional yang muncul di era platform digital.

Namun, di balik kemudahan ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah media seperti ini bisa disebut sebagai institusi pers yang sahih dan kredibel?

“Pertanyaannya, apakah media baru ini masuk ke ranah jurnalis atau seperti apa? Dan yang paling penting, apakah nanti media baru ini bisa diterima oleh masyarakat pers?” lanjutnya.

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi refleksi bersama bagi komunitas media.

Melalui serial diskusi yang sistematis dan inklusif, SMSI berkomitmen untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dengan pendekatan yang tidak hanya reaktif terhadap perubahan, tetapi juga visioner dan berorientasi masa depan.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem media yang adil, berkelanjutan, dan adaptif, tanpa mengorbankan nilai-nilai etik serta marwah jurnalisme Indonesia.

“Ini adalah ikhtiar kolektif kita untuk memastikan bahwa transformasi digital di dunia pers membawa kemaslahatan, bukan hanya disrupsi,” tegas Firdaus menutup paparannya.

Dengan semangat kolaboratif tersebut, SMSI berharap hasil rekomendasi nanti dapat menjadi panduan bersama bagi semua pemangku kepentingan, dari jurnalis hingga pembuat kebijakan, demi memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi di era digital.