Polri kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangannya tahun 2023.
Banuaterkini.com, JAKARTA - Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat Polri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, sekaligus menunjukkan bahwa institusi ini terus menjalankan tata kelola keuangan dengan baik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi luar biasa dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam laporan keuangan tahun 2023, Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi ini semakin mengukuhkan Polri sebagai salah satu lembaga negara dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan WTP ini diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, I Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Nyoman mengapresiasi kerja keras jajaran Polri dalam menjaga standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan.
“Opini WTP ini adalah bukti bahwa Polri secara konsisten mampu mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan selama 11 tahun berturut-turut. Ini prestasi yang sangat membanggakan dan layak diapresiasi," ungkapnya.
Opini WTP diberikan oleh BPK kepada lembaga atau instansi yang mampu menyusun laporan keuangan secara wajar dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dalam pemeriksaan laporan keuangan Polri tahun 2023, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang bisa mengganggu kewajaran laporan keuangan tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran.