Kontroversi lokasi Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) memicu gelombang reaksi dari tokoh adat dan kalangan akademisi. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menindaklanjuti Perpres 12/2025 dan memulai pembangunan di Kubutambahan, Buleleng.

Banuaterkini.com, DENPASAR — Polemik pemindahan lokasi Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dari Kubutambahan ke Sumberklampok terus menuai sorotan.

Sejumlah tokoh adat dan pemerhati kebijakan publik menilai wacana baru itu tidak sejalan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang telah menetapkan Kubutambahan sebagai lokasi final.

Dr. Ichsanuddin Noorsy, pakar ekonomi politik, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah final dan wajib dijalankan semua pihak.

“Pernyataan pejabat daerah dan pusat yang berseberangan dengan Perpres hanya menimbulkan kebingungan publik dan mengancam iklim investasi,” ujarnya, kepada wartawan, Senin (06/10/2025).

Ia menilai, perilaku pejabat yang menolak keputusan presiden termasuk bentuk insubordinasi birokrasi, yang dapat merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Desakan juga datang dari Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) yang menuntut agar proyek BIBU segera direalisasikan.

“Kami sudah jenuh dengan wacana. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 sudah jelas, lokasi bandara di pesisir Kubutambahan,” tegas Anak Agung Ngurah Ugrasena, Sekretaris P3SB sekaligus Penglingsir Puri Agung Singaraja.

Nada serupa disampaikan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Dalam surat resmi bertanggal 29 September 2025, FSKN meminta Presiden Prabowo segera melakukan peletakan batu pertama.

Ketua Umum FSKN, Brigjen Pol (Purn) A.A. Mapparessa, menyebut proyek BIBU akan membuka poros pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara dan memperkuat peradaban budaya Nusantara.

Menurut Ichsanuddin, proyek tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo menjadikan Bali sebagai poros ekonomi dan pariwisata modern di kawasan timur Indonesia.

Ia menegaskan agar semua pejabat tegak lurus pada kebijakan kepala negara.

“Kalau dibiarkan, perbedaan pandangan ini bukan hanya memperlambat pembangunan, tapi juga mempermalukan republik di hadapan dunia investasi,” pungkasnya.