Di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (13/03/2025), Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono menyatakan mundur dari jabatan yang diembannya selama lima tahun terakhir bersama Wali Kota Aditya Mufti Ariffin yang terlebih dahulu mundur.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Praktis, keputusan Wartono, untuk mundur dari jabatannya menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi perbincangan hangat.

Wartono, yang akan kembali bertarung sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Lisa Halaby, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan serta memastikan kompetisi politik yang lebih transparan dan adil.

Namun, keputusan ini juga mengundang berbagai spekulasi. Apakah ini murni langkah etis, atau ada strategi politik yang lebih dalam?

Menghindari Risiko Hukum dan Konflik Kepentingan

Secara regulasi, pengunduran diri ini bisa dikatakan sebagai langkah preventif untuk menghindari komplikasi hukum.

Jika Wartono tetap menjabat dan kemudian dilantik sebagai Wali Kota definitif, maka statusnya sebagai calon wakil wali kota dalam PSU bisa terancam.

Regulasi pemilu tidak memperbolehkan seorang kepala daerah aktif untuk turun jabatan menjadi calon wakil.

Dengan mengundurkan diri lebih awal, Wartono memastikan pencalonannya tetap sah dan tidak terganjal aturan.

Selain itu, keputusan ini juga mengirimkan pesan kepada publik bahwa ia ingin bersaing secara adil tanpa menggunakan jabatan sebagai alat politik.

Namun, tetap muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar langkah etis, atau ada tekanan politik dari pihak tertentu?

Dampak bagi Dinamika Politik di Banjarbaru

Mundurnya Wartono tidak hanya berimplikasi pada pencalonannya, tetapi juga berdampak pada dinamika politik di Banjarbaru menjelang PSU.

Dari sisi pemerintahan, kekosongan jabatan Wakil Wali Kota menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas pemerintahan daerah.

Keputusan ini memunculkan ketidakpastian dalam roda pemerintahan, meskipun dalam jangka pendek pemerintah tetap harus memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Dari sisi kompetisi politik, lawan politik bisa memanfaatkan situasi ini untuk membangun narasi yang menguntungkan mereka.

Ada kemungkinan bahwa keputusan mundur ini akan dijadikan bahan serangan untuk menggiring opini bahwa Wartono tidak siap menghadapi persaingan atau ada manuver politik tertentu yang sedang dimainkan.

Di sisi lain, bagi pendukungnya, keputusan ini bisa menimbulkan berbagai reaksi. Tidak semua pemilih langsung menerima langkah ini sebagai keputusan strategis.

Sebagian mungkin merasa kecewa atau mempertanyakan motif di balik pengunduran diri ini. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Wartono dan timnya adalah bagaimana mereka dapat menjaga kepercayaan pemilih dan memastikan bahwa langkah ini tidak merugikan elektabilitasnya.

Keuntungan dan Risiko bagi Wartono

Dari sisi keuntungan, keputusan ini memastikan bahwa Wartono tidak menghadapi risiko hukum yang dapat membatalkan pencalonannya dalam PSU.

Langkah ini juga bisa memperkuat citranya sebagai politisi yang menghormati aturan dan menjunjung tinggi etika politik.

Selain itu, dengan tidak lagi menjabat sebagai Wakil Wali Kota, ia lebih leluasa dalam berkampanye tanpa terikat aturan ketat yang berlaku bagi pejabat aktif.

Namun, keputusan ini juga memiliki risiko besar. Dengan mundur, Wartono kehilangan akses langsung ke kebijakan daerah yang sebelumnya bisa menjadi modal dalam kampanyenya.

Kekosongan jabatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menyerang dan mempertanyakan konsistensinya.

Selain itu, bagi pemilih loyalis, keputusan ini bisa menimbulkan kebingungan. Tanpa komunikasi yang jelas, ada kemungkinan sebagian pendukung merasa ragu dan kehilangan kepercayaan.

Maka, tim Wartono-Lisa perlu segera membangun narasi yang kuat agar keputusan ini tidak berdampak negatif terhadap elektabilitas mereka di PSU.

Kalkulasi Politik yang Cermat atau Blunder?

Secara keseluruhan, pengunduran diri Wartono adalah langkah strategis yang diambil berdasarkan kalkulasi politik yang cermat.

Keputusan ini diambil untuk menghindari risiko hukum dan menjaga citra politik yang bersih. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit.

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada bagaimana tim Wartono-Lisa mengelola komunikasi publik dan membangun narasi yang meyakinkan.

Jika strategi komunikasi ini berhasil, keputusan mundur bisa menjadi langkah positif yang memperkuat elektabilitas mereka. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bumerang yang dimanfaatkan oleh lawan politik.

Apakah langkah ini akan menjadi keuntungan atau justru menjadi blunder politik? Jawabannya akan terlihat dalam dinamika politik Banjarbaru menjelang PSU.