Laporan: Indra SN 

Anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,8 triliun untuk "menambal" yang diperuntukkan bagi tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Jakarta, Banuaterkini.com - Tamliha menyampaikan hal itu karena merasa prihatin pada penanganan fakir miskin dan honor tenaga pendamping PKH yang masih kurang.

“Saya prihatin dengan kekurangan anggaran 2,8 Triliun yang itu menyangkut fakir miskin dan PKH,” kata Syaifullah Tamliha saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI di Jakarta, Kamis (14/09/2023).

Sebab itulah, Tamliha menganjurkan agar Menteri Sosial (Mensos) menghadap Presiden guna meminta anggaran tambahan pada Menteri keuangan.

“Saya menganjurkan kepada ibu (Mensos), jika itu tidak ada tambahan, ibu menghadap presiden untuk meminta anggaran tambahan,” ujar Tamliha dalam keterangan yang diterima Banuaterkini.com, Jumat (15/09/2023).

Lebih lanjut Tamliha menjelaskan, bahwa hal serupa pernah terjadi misalnya pada anggaran pupuk yang mengalami kenaikan tiba tiba.

Menteri Pertanian, lanjut dia, langsung meminta tambahan anggaran belanja tersebut kepada Presiden

"Jadi, hal itu juga bisa dilakukan oleh Kemensos," pungkas Tamliha.