Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Banjarbaru pada Senin (02/11/2024). Massa yang terdiri dari berbagai kalangan mendesak agar Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru 2024 diulang, karena dianggap penuh dengan kejanggalan dan mencederai demokrasi.

Banuaterkini.com, BANJARBARU - Demonstrasi dimulai sejak pukul 10.00 WITA, dengan massa memenuhi kawasan Lapangan dr. Murdjani sambil membawa berbagai poster berisi tuntutan mereka.

Beberapa spanduk yang dibawa massa bertuliskan, "Pilkada Harus Diulang!!!", "Hentikan Kongkalikong dengan Oligarki, KPU & Bawaslu Harus Diadili!!!", dan "Kami Tidak Mau Dipimpin oleh Calon Wali Kota yang Menghalalkan Segala Cara."

Mayoritas peserta aksi adalah ibu-ibu rumah tangga, yang turut menyuarakan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan Pilwali Banjarbaru.

Koordinator aksi, Rachmadi "Engot", menyampaikan orasinya di tengah massa yang memadati lokasi demonstrasi.

Ia menyebut bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 1774 menjadi sumber dari berbagai permasalahan yang terjadi.

Menurutnya, SK tersebut merugikan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemungutan suara ulang sebagai solusi utama atas persoalan ini.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Kota Banjarbaru.

Pertama, DPRD diminta mengambil sikap tegas atas jalannya Pilkada 2024.