Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritik rencana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membuka 20 juta hektar lahan guna mendukung ketahanan pangan dan energi.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Ia menilai kebijakan tersebut dapat memicu kerusakan ekologis besar-besaran dan berpotensi bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melestarikan hutan yang disampaikan Presiden Prabowo di berbagai forum internasional.

Arif Rahman menegaskan bahwa program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo harus dijalankan dengan perencanaan matang dan memperhatikan dampak ekologis.

Menurutnya, kebijakan yang asal-asalan berpotensi mengancam lingkungan, terutama jika lahan cadangan hutan yang menjadi sasaran utama.

“Kami mendukung sepenuhnya visi Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan dan energi. Namun, jika rencana seperti pembukaan lahan 20 juta hektar tidak dikaji mendalam, hasilnya bisa menjadi bencana ekologis yang merugikan masyarakat,” ujar Arif di Jakarta, Minggu (12/01/2025).

Rencana Menteri Kehutanan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi deforestasi, isu yang menjadi sorotan utama dalam KTT G20 di Brasil pada November 2024.

Dalam forum itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran hutan Indonesia dalam menjaga stabilitas iklim global.

Merujuk pada data Global Forest Watch, Arif mengingatkan bahwa Indonesia telah kehilangan lebih dari 85% tutupan hutan sejak 2001.

Beberapa provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang terbesar dengan total deforestasi mencapai 15,77 juta hektar.