Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar Doa Bersama dan Dialog Lintas Agama dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (21/08/2025), di Aula Cakti Budi Bakti, Jakarta.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Kegiatan ini menegaskan komitmen DJP dalam memperkuat integritas dan moralitas dalam pemungutan pajak, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik terkait potensi penyalahgunaan kewenangan.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Agama KH Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, serta pejabat Kemenkeu dan pegawai DJP, baik secara luring maupun daring.

Kehadiran tokoh lintas agama dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu turut memberi warna pada dialog, sekaligus menegaskan pentingnya perspektif moral dan etika dalam pelaksanaan tugas DJP menghimpun penerimaan negara.

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menekankan bahwa rasa syukur atas kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja profesional dan integritas tinggi.

“Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Syukur atas kemerdekaan diwujudkan dengan menjaga persatuan dan menjadi pegawai pajak yang berintegritas,” ujarnya.

Pesan ini menjadi penekanan bahwa keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya soal target, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengingatkan perlunya sikap santun dalam menjalankan kewajiban pemungutan pajak.

Menurutnya, aparat pajak tidak boleh bersikap represif, melainkan mengedepankan pendekatan yang berempati agar tidak melukai hati masyarakat.

“Mari kita mohon nasihat dari tokoh agama untuk meningkatkan toleransi dalam menghimpun penerimaan negara,” tegasnya.

Pesan moral juga datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia memberikan apresiasi kepada DJP yang dinilai berani mengaitkan peran agama dengan penguatan bangsa.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar dana pajak yang dihimpun tidak berhenti pada administrasi semata, melainkan benar-benar disalurkan secara tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Dengan adanya dialog lintas agama ini, DJP tidak hanya memperingati Hari Kemerdekaan, tetapi juga berupaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan etika pelayanan publik.

Momentum ini diharapkan mampu menjadi benteng moral di tengah tantangan penegakan hukum terkait praktik penyalahgunaan kewenangan di sektor perpajakan.

Melalui dukungan tokoh lintas iman, DJP didorong semakin menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam sistem perpajakan nasional.