Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mempublikasikan kinerja fiskal dan ekonomi daerah melalui kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) bulanan, yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Banjarmasin.

Banuaterkini.com, BANJARAMASIN - Acara yang digelar pada Jumat (21/03/2025) ini dihadiri oleh Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, pakar lokal, dan perwakilan media.

Kegiatan bulanan ALCo bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta indikator ekonomi makro di wilayah Kalimantan Selatan.

Ekspor Dongkrak Ekonomi, Konsumsi Tetap Mendominasi

Hingga Februari 2025, ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan pertumbuhan positif di tengah tantangan global dan domestik.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertambangan yang berkontribusi sebesar 29,47% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama PDRB dengan porsi 46,32%, menandakan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tetap stabil.

Inflasi Kalsel pada Februari 2025 tercatat sebesar 0,25% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang berada di angka 0,09%.

Kabupaten Tabalong mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,41%, sementara Kabupaten Kotabaru mengalami deflasi -1,46%.

Penyumbang utama inflasi meliputi emas perhiasan, tarif parkir, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin.

Di sisi perdagangan, neraca perdagangan Kalsel mengalami surplus sebesar US$942,94 juta, naik 6,25% dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan ini didorong oleh peningkatan volume ekspor komoditas unggulan seperti batubara dan minyak kelapa sawit.

Pendapatan APBN Tertekan, Belanja Tetap Terkelola

Meskipun ekonomi daerah tumbuh, kinerja APBN justru mengalami tekanan dari sisi pendapatan.

Target pendapatan APBN Kalimantan Selatan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22,02 triliun, namun hingga Februari baru terealisasi Rp820,38 miliar atau 3,73% dari target—mengalami kontraksi 64,71% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp4,58 triliun atau 12,13% dari pagu.

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp692,10 miliar (7,01%) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,89 triliun (13,94%).

Penurunan pagu belanja APBN tahun ini sebesar 6,99% tidak mengurangi upaya pemerintah dalam menjaga efektivitas penyerapan anggaran.

Penerimaan Pajak Menurun, Pajak Lainnya Tumbuh

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menjelaskan bahwa penerimaan PPh Non Migas tercatat sebesar Rp1.054,54 miliar, mengalami kontraksi -8,31%.

Penerimaan PBB turun drastis -90,74% menjadi Rp6,60 miliar karena perubahan lokasi setor oleh Wajib Pajak Cabang.

Sementara itu, PPN dan PPnBM mencatat kontraksi tajam -218,51% akibat lonjakan restitusi pajak. Namun demikian, pajak lainnya justru tumbuh signifikan sebesar 149,61%, dengan penerimaan mencapai Rp87,01 miliar.

Syamsinar juga mengimbau agar Wajib Pajak Orang Pribadi segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2025.

Insentif Pajak untuk Jaga Konsumsi dan Daya Beli

Pemerintah terus mengupayakan stabilitas ekonomi nasional dengan memberikan berbagai insentif perpajakan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Pengusaha kecil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun dibebaskan dari kewajiban memungut PPN.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, pemerintah juga memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Dengan skema ini, penumpang hanya menanggung PPN sebesar 5%, diharapkan dapat menurunkan harga tiket dan mendorong mobilitas masyarakat saat libur Lebaran.