Rencana Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk membongkar skandal korupsi para pejabat tinggi negara menciptakan gelombang besar dalam politik nasional.

Banuaterkini.com, JAKARTA - Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku dan dugaan obstruction of justice, Hasto mengklaim memiliki puluhan video yang membongkar dugaan korupsi para pejabat tinggi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, menyambut baik langkah tersebut jika benar-benar dilakukan.

Ia menyatakan bahwa KPK siap menerima laporan resmi dan mendalami bukti-bukti yang diajukan.

“Kami menunggu jika ada laporan dan bukti yang dapat disampaikan secara resmi. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya KPK,” ujar Fitroh pada Sabtu (28/12/2024), seperti dikutip Tempo.co.

Sementara itu, Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan respons tegas terhadap ancaman Hasto.

Ia menekankan bahwa setiap tuduhan harus didukung oleh bukti hukum yang jelas, bukan sekadar klaim sepihak.

“Kalau memang ada bukti, ya disampaikan saja melalui jalur hukum. Jangan membuat pernyataan tanpa dasar yang dapat memicu spekulasi,” kata Prasetyo usai menghadiri acara di Jakarta, Sabtu malam.

Di sisi lain, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa video-video tersebut diyakini akan mengubah opini publik dan peta pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kelompok pendukung Presiden Joko Widodo, Barisan Relawan Jokowi Mania (Jokmania).

Ketua Umum Jokmania, Immanuel Ebenezer, meminta Hasto untuk membuktikan klaimnya agar tidak menjadi senjata makan tuan.

“Kalau ternyata bukti itu tidak ada atau tidak kuat, ini malah akan jadi blunder bagi Hasto dan PDIP,” ujar Immanuel.

Sementara Presiden Prabowo Subianto memilih bungkam terkait ancaman Hasto, mantan Presiden Joko Widodo menyerukan penghormatan terhadap proses hukum.

Ia mengingatkan semua pihak untuk tetap mengikuti jalur hukum dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana.

Menurut pakar politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ardli Johan Kusuma, langkah Hasto ini akan mempertegas posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah.

Penetapan Hasto sebagai tersangka juga dianggap memiliki implikasi politik yang tidak kecil.

“Penetapan ini memperkuat jarak antara PDIP dan pemerintah Presiden Prabowo. Rencana Hasto untuk membongkar skandal akan memengaruhi dinamika politik nasional ke depan,” kata Ardli.

Rencana Hasto kini menjadi ujian besar: apakah klaim tersebut akan menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi atau hanya permainan politik yang menambah panasnya dinamika nasional?

Semua bergantung pada langkah yang akan diambil oleh Hasto dan respons dari aparat penegak hukum.