Kapolri Minta Jajarannya Tidak Terpolarisasi Isu Cebong Kampret

Home » Hukum & Peristiwa

Kapolri Minta Jajarannya Tidak Terpolarisasi Isu Cebong Kampret

Redaksi - Jumat, 23 Juni 2023 | 06:33 WIB

Post View : 22

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo minta tak ada polarisasi saat Pemilu 2024. Foto: BANUATERKINI/warta kota/ramadhan lq.

Laporan: Ariel Subarkah l Editor: Ghazali Rahman

Menjelang Pemilu 2024 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan agar jajarannya untuk tidak ikut terpolarisasi isu Cebong atau Kampret.

Jakarta, Banuaterkini.com - Kapolri meminta jajarannya untuk tetap berkomitmen menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan tidak ikut-ikutan terseret kelompok pro dan kontra.

Listyo Sigit berharap polarisasi masyarakat yang terjadi selama Pemilu 2019 tidak kembali terulang di tahun depan.

Ia pun menggambarkan situasi selama Pemilu 2019. Listyo Sigit mencontohkan, saat itu muncul kelompok-kelompok dengan istilah kampret, kadrun hingga cebong.

"Mungkin kalau rekan-rekan melihat di medsos (media sosial) ada cebong, ada kampret, ada kadrun. Terus, sekarang apa lagi? Jadi itu terus terjadi di grassroot. Mungkin di elite itu segera mudah, hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkulan, tapi di bawah tidak," kata Listyo Sigit dalam Upacara Wisuda STIK Tahun 2023, Rabu (21/06/2023).

Menurutnya, awal sebelum Pemilu 2019, Indonesia menjadi negara dengan polarisasi paling rendah di Asia Tenggara.

Tetapi, setelah Pemilu 2019, polarisasi masih terasa. Hal tersebut, kata Listyo Sigit, membuat nilai-nilai positif di masyarakat mulai luntur.

Padahal, masyarakat Indonesia terkenal ramah, persaudaraannya tinggi, menghormati kebergaman, menjaga keberagaman, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

"Sehingga di Pemilu 2024 ini, saya harapkan yang terjadi di tahun 2019 bisa kita tekan," ujarnya, dikutip Banuaterkini.com, Jumat (23/06/2023).

Mantan Kabareskrim itu juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan agar semua pihak siap melaksanakan pemilu serentak tahun 2024.

Apalagi, saat ini provinsi di Tanah Air sudah resmi bertambah menjadi 38.

"Jumlah pemilihnya juga bertambah, parpol (partai politik) nya juga bertambah sehingga tentunya ini menjadi tugas berat," katanya.

Lebih lanjut, Listyo Sigit juga menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mempersiapkan petugas yang sehat selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebab, di Pemilu 2019, ada sekitar 5.175 petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sakit, 894 meninggal dunia. Jumlah itu juga termasuk anggota Polri.

"Karena pada saat petugas ada masalah, tahapan dilaksanakan, maka kecenderungan terjadi kecurangan akan muncul. Apalagi, kalau saksi yang dibutuhkan tidak ada di wilayah-wilayah terpencil," kata Listyo Sigit.

Untuk diketahui, Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Saat itu, bakal juga digelar pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) serentak.

Sedangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal digelar serentak pada tanggal 27 November 2024. (Wartakotalive).

Halaman: