Laporan: Misbad l Editor: Ghazali Rahman

Proses seleksi komisioner badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan banyak sorotan.  Tak hanya soal minimnya keterwakilan perempuan, terlebih lagi karena Tim seleksi (Timsel) dianggap menutup mata dengan keberadaan kalangan disabilitas, meskipun senyatanya mereka bisa bersaing secara kompetitif dengan para pria. Benarkah hal itu terjadi lantaran Timsel memilih orang-orang "titipan"?

Hervitas Liana SH, salah seorang peserta seleksi Bawaslu menilai keberpihakan Timsel sekarang berbeda dengan sebelumnya yang hasilnya menempatkan sejumlah perempuan di Bawaslu, bahkan pucuk pimpinan Bawaslu Kalsel ditempati perempuan.

Ia juga menilai, proses seleksi yang sekarang dilakukan sarat dengan nuansa politik.

"Sepertinya ada campur tangan tokoh partai politik (parpol) tertentu," ujarnya kepada Banuaterkini.com, Kamis (03/08/2023).

Iya, kata dia, seperti ada intervensi parpol. Makanya, Timsel yang dipilih juga adalah orang yang sudah "berwarna" parpol tertentu.

Oleh sebab itu, kata aktivis perempuan penyandang disabilitas ini, tak heran jika banyak calon perempuan yang digugurkan, walaupun hasil nilai mereka tinggi.

Dia malah menduga, mengapa kandidat yang terpilih lebih diutamakan laki-laki. Bisa jadi yang 3 besar duduk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalsel tahun ini, karena nama-nama mereka sudah ada "bintangnya".

Hervita juga menceritakan bahwa selain berjuang mewakili perempuan pada seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023, pada tahun yang sama dirinya sebelumnya juga berjuang mengikuti seleksi calon Anggota KPU Kalsel. Tapi, gagal.

Meskipun gagal, Hervita masih menyimpan optimismenya bahwa di balik kegagalan adalah sebuah pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dan pengayaan pengalaman yang sangat berharga buat dirinya.

"7 kali gagal mengikuti seleksi di lembaga penyelenggara Pemilu, tidak membuat saya patah semangat. Semua jadi pengalaman yang berharga bagi saya. Diambil hikmahnya saja," ujarnya.

Diketahui, Hervita tercatat pernah mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu dari kalangan perempuan pada tahun 2017 dan 2018, sebagai calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2019.

Bahkan ia pernah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) KPU RI pada tahun 2022 dan calon Anggota Bawaslu Kalsel di tahun yang sama.

"Dan inilah pengalaman yang saya rasakan selama 7 kali gagal berjuang sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2022 dan terakhir 2023 mengikuti seleksi penyelenggaran Pemilu baik di KPU maupun Bawaslu," tuturnya.

Pengalaman seperti itu, kata Hervita, mungkin tidak bisa didapatkan oleh penyandang disabilitas lainnya di seluruh Indonesia.

"Setidaknya yang saya alami sendiri dan bersama teman-teman disabilitas lainnya di seluruh Indonesia," ujar dia.

Timsel Membantah

Dugaan adanya main mata antara kekuatan politik tertentu dengan Timsel dibantah salah seorang Timsel, Erlina. 

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini, dugaan adanya orang titipan atau orang yang memang sudah di-setting sejak awal itu tidak benar dan tidak mendasar. 

Dikatakannya, seluruh Timsel sudah berusaha menilai secara objektif dan profesional sesuai dengan ketentuan mengenai kriteria kelulusan calon anggota Bawaslu.

Dan, kebanyakan calon perempuan, terang Erlina, lantaran memang nilainya anjlok pada proses seleksi awal terutama tes Computer Assist Test (CAT). Ia juga membantah soal sinyalemen ketidakberpihakan Timsel pada calon perempuan.

Menurut dia, ada tiga kriteria yang membuat kebanyakan calon perempuan tidak bisa lolos ke tahap seleksi selanjutnya. Selain memang lantaran minimnya kepesertaan perempuan dalam seleksi.

"Keberpihakan (pada kalangan perempuan) tentu ada, tapi bagaimana kalau nilainya jauh di bawah standar. Artinya kalaupun bisa dikatrol sedemikian rupa tetap tidak bisa membantu. Sebab, ada tiga komponen nilai yang di luar kekuasaan timsel, pilihan ganda, psikotes dan kesehatan. Diberi nilai essai 100 pun tidak akan masuk kalau nilai CAT-nya jatuh," ujar Dr Erlina.

Erlina juga mengaku menyayangkan hanya sedikit calon perempuan yang lolos ke-2 besar. Bahkan untuk wilayah 3 mencakup Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Hulu Sungai Tengah (HST).

Ia juga heran mengapa minim sekali perempuan ikut berpartisipasi dalam proses seleksi sebagai anggota Bawaslu. 

Di Kabupaten Balangan dan HST sendiri, terang Erlina, hanya ada 1 orang kandidat perempuan, sedangkan di Kabupaten Tabalong ada satu orang perempuan yang sangat tinggi hasil wawancaranya, tetapi ia kemudian gugur di tes kesehatan.

Sementara di Kabupaten HSU sedari awal bahkan sampai ada perpanjangan waktu, tidak ada satupun perempuan yang mendaftar.

"Khusus di HSU dua kali timsel ke Amuntai untuk sosialisasi pada saat pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran, bahkan mengontak beberapa calon (yang dianggap) potensial dan minta bantuan dengan kawan kawan aktivis perempuan, tapi juga pada akhirnya tidak ada perempuan yang mendaftar," ungkap Erlina.

Jadi, kata dia, mengapa kalangan perempuan minim dalam komposisi komisioner yang lolos di Bawaslu se Kalsel , semua karena memang sejak awal perempuan yang ambil bagian dalam seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se Kalsel terbatas dan belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

"Itu clear," ujar dia.

Ia juga menyarakankan, ke depan harus lebih banyak lagi kalangan perempuan yang ikut berpartisipasi dalam seleksi sebagai anggota lembaga penyelenggara Pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu.

"Menurut saya, dalam masa kerja Timsel yang singkat, hanya sekitar 3 bulan, sejak Mei hingga Juli, memang tidak bisa serta merta menyiapkan banyak kalangan perempuan ikut seleksi,"

Tinggal ke depan saja lagi, ujar dia, menjadi tanggung jawab bersama komponen masyarakat, termasuk komisioner Bawaslu yang terpilih sebelumnya, untuk memperbanyak proses sosialisasi, kaderisasi, dan lain-lain, agar lebih banyak perempuan ikut ambil bagian dalam proses seleksi.