Laporan: Ariel Subarkah l Editor: Ghazali Rahman

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan agar tidak gegabah menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi. Sebab, dampaknya bisa fatal dan dapat menggantu persatuan dan kesatuan bangsa.

Jakarta, Banuaterkini.com - Seperti diketahui, saat ini sedang ramai isu bahwa capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan jadi tersangka KPK untuk kasus korupsi Formula E.

Sebelumnya, media ini mengutip pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana Mantan (22/06/2023) yang mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK.

Jika benar, maka kemungkinan besar mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan gagal nyapres di Pilpres 2024.

Menurut Gatot, jika Pilpres 2024 hanya terdapat dua calon yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, itu artinya tak ada yang mewakili oposisi.

"Saya yakin orang yang paham dengan politik tidak berani," kata Gatot di Aljazeerah Restaurant dan Function Hall, Jakarta Timur, Rabu (21/06/2023) seperti dilansir di kanal Wartakotalive.com.

"Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rezim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi tak terwakili, sangat berbahaya," imbuhnya, dikutip Banuaterkini.com, Jumat (23/06/2023).

Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan hanya sebuah teori.

Menurut Gatot, jika dua tokoh tersebut yang melenggang di kontestasi Pilpres 2024, Indonesia akan mengalami kesulitan.

"Kita akan mengalami hal yang sulit karena demokrasi di mana pun di dunia pasti antara rezim itu bermasalah, besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi," ujar dia beralasan.

Menurut Gatot, kesulitan itu bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol. Semakin demokrasi dikriminalisasi, maka akan semakin besar pula oposisi.

"Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini, karena akan bermasalah terus sepanjang perjalanan bangsa ini, karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar," ucap Gatot.

Ia lantas menyingung hasil poling generasi milenial yang menyatakan sebanyak 60 persen apatis terhadap pemerintah.

"Kalau 60 persen tarolah setengahnya dari 30 persen tidak memilih, maka siapapun yang jadi presiden dia tidak memiliki legalitas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya satu jadi mayoritas," ujar dia.

Padahal, kata dia, legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi tergantung pada legitimasi dari rakyat yang mayoritas.

Jika legitimasi ditarik oleh minoritas, maka demokrasi tak akan berjalan dan justru akan sibuk dengan berbagai kekacauan.

Ia menuturkan hal itu terjadi lantaran sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah terkait demokrasi, harus mendapat legalitas dari mayoritas.

Gatot menyebut partisipasi suara kaum milenial turut berperan dalam memberikan legalitas.

"Sangat berbahaya kalau partispasi para kaum milenial yang 60 persen ini dalam pemilu sangat minim, berarti legalitas siapapun yang menang tidakakan kuat," pungkas Gatot.