Aksi unjuk rasa ribuan massa Aliansi Rakyat Kalsel Melawan di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan berjalan damai meski sempat diwarnai kekecewaan karena Ketua DPRD Kalsel Supian HK tak kunjung hadir.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Dengan pengawalan aparat TNI dan Polri, setelah menemui massa, Supian berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan, bahkan siap mempertaruhkan jabatannya bila tuntutan rakyat tidak diindahkan.

Sebelum kehadiran orang nomor satu di "Rumah Banjar" (sebutan untuk Gedung DPRD Kalsel: re), ribuan peserta aksi sempat meluapkan kekecewaan lantaran cukup lama menunggu.

“Kami datang ke sini untuk bertemu Ketua DPRD,” teriak salah seorang peserta aksi dengan pengeras suara, disambut sorakan massa.

Namun situasi tetap terkendali, dan ketika Supian HK akhirnya keluar menemui pengunjuk rasa, suasana pun mereda.

Dalam orasinya, ia menegaskan komitmen DPRD Kalsel untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

“Saya akan kawal aspirasi ini sampai tuntas. Kalau tidak, saya siap mempertaruhkan jabatan saya,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan dan dukungan massa.

Aksi damai tersebut mengusung berbagai isu, mulai dari penyelesaian kasus pengemudi ojol Affan Kurniawan, penolakan pembentukan Taman Nasional Meratus, hingga tuntutan kesejahteraan buruh dan pengemudi ojol.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan turut mengapresiasi jalannya demonstrasi.

Ia menyebut keberhasilan pengamanan merupakan hasil sinergi solid antara aparat, peserta aksi, dan masyarakat.

“Ini model ideal dalam menyikapi perbedaan pendapat, yakni melalui dialog dan saling menghargai,” ungkapnya.

Menariknya, setelah aksi selesai, massa justru memungut sampah yang berserakan di sekitar lokasi.

Aksi peduli lingkungan itu menjadi simbol kedewasaan berdemonstrasi.

“Datang bersih, pulang juga harus bersih,” kata seorang buruh.

Unjuk rasa kemudian ditutup dengan doa bersama dan selawatan.

Personel gabungan dari Polda Kalsel, TNI, Satpol PP, hingga Damkar yang siaga sejak pagi memastikan jalannya aksi tanpa insiden.

Keberhasilan ini disebut sebagai bukti bahwa demokrasi di Kalimantan Selatan berjalan sehat, tertib, dan kondusif.